Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, bersama Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menunjukkan keterlibatan aktif dalam salah satu agenda penting tingkat nasional yang menyatukan para pemangku kepentingan legislatif provinsi dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka turut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang diselenggarakan oleh dua asosiasi utama dalam lingkup kelembagaan DPRD provinsi, yakni Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Kegiatan yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini menghadirkan delegasi lengkap dari DPRD dan Sekretariat DPRD seluruh provinsi di Indonesia. Forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga legislatif provinsi, baik dalam hal konsolidasi kelembagaan, perumusan strategi pengelolaan agenda politik lokal, maupun peningkatan kualitas tata kelola kesekretariatan dewan.
Munas tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024, Khoirudin, yang juga merupakan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ia didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, yang bertindak sebagai tuan rumah dan penyelenggara. Acara berlangsung dalam suasana formal yang tetap hangat dan penuh semangat kebersamaan, memperlihatkan antusiasme seluruh peserta dalam menyukseskan agenda organisasi legislatif tersebut.
Salah satu sorotan utama dalam rangkaian Munas adalah kehadiran Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai narasumber yang memberikan pandangan mendalam mengenai tema “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel.” Dalam paparannya, Rifqinizamy menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang sinergis dan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, adaptif terhadap perubahan, dan akuntabel terhadap publik, diperlukan harmoni peran antara eksekutif dan legislatif, dengan DPRD sebagai mitra strategis pengawasan dan penganggaran.
Ia juga menyinggung isu-isu kebijakan strategis yang kini menjadi perhatian nasional, antara lain penguatan peran DPRD dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan efektivitas pemanfaatan dana transfer pusat agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, serta optimalisasi peran BUMD dan BLUD agar lebih memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tak ketinggalan, dorongan untuk mempercepat revisi regulasi terkait penataan kewenangan pemerintah daerah juga menjadi poin penting, terutama menyangkut status Ketua dan Anggota DPRD dalam konteks perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digodok di tingkat nasional.
Dalam forum Munas ini pula, diselenggarakan proses pemilihan kepemimpinan baru ADPSI dan ASDEPSI untuk periode 2025–2029. Sesi pleno berlangsung tertib dan demokratis, mencerminkan kedewasaan politik serta komitmen kolektif para anggota dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Setelah melewati mekanisme pemilihan yang transparan, ditetapkan susunan kepengurusan baru yang diharapkan dapat membawa semangat baru serta menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Serah terima jabatan antara pengurus lama dan pengurus baru menjadi penanda berakhirnya masa bakti sebelumnya dan awal dimulainya kepemimpinan yang baru. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan baru diharapkan mampu memformulasikan strategi kerja yang lebih responsif, inovatif, dan partisipatif.
Usai mengikuti seluruh rangkaian Munas, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi atas jalannya acara serta hasil-hasil penting yang berhasil disepakati. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh provinsi menunjukkan semangat kebersamaan dan kesadaran kolektif akan pentingnya memperkuat posisi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Ia juga menegaskan harapan agar kepengurusan baru ADPSI dan ASDEPSI mampu mengakselerasi agenda-agenda strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan legislatif daerah.
“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan Munas yang berjalan lancar dan demokratis. Kami yakin, dengan komitmen bersama, ADPSI dan ASDEPSI dapat menjadi wadah perjuangan yang solid bagi seluruh DPRD provinsi di Indonesia, khususnya dalam mendorong hak-hak kelembagaan dan memperjuangkan posisi legislatif dalam kerangka otonomi daerah yang berkeadilan,” ujar Ekti.
Politisi asal Kalimantan Timur itu juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kerja sama antarlembaga DPRD di seluruh Indonesia. Menurutnya, tantangan ke depan, khususnya dalam hal regulasi, fiskal, dan pembagian kewenangan, menuntut adanya konsistensi gerak bersama yang didasarkan pada kepentingan daerah dan masyarakat secara luas.
“Kepemimpinan baru yang telah terbentuk harus bisa menjadi motor penggerak untuk memperjuangkan aspirasi daerah, sekaligus menjadi penghubung antara DPRD provinsi dengan kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan daerah,” tambahnya.
Keterlibatan aktif DPRD dan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur dalam forum nasional ini menjadi representasi nyata dari komitmen daerah dalam mengawal proses demokrasi dan penguatan institusi legislatif di tingkat provinsi. Melalui partisipasi tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi antarprovinsi yang lebih solid dalam menghadapi dinamika pemerintahan daerah serta memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara kesatuan. (adv)
