Di balik gegap gempita pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah strategis yang dipersiapkan menjadi ibu kota negara, terdapat potret lain yang jauh dari sorotan utama: kesenjangan layanan kesehatan di wilayah pedalaman yang masih membelenggu banyak warga. Di daerah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan sejumlah kawasan terpencil lainnya, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar masih menjadi perjuangan panjang yang belum menemukan titik terang.
Di tengah kondisi tersebut, hadirnya Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari pemerintah pusat memberi sedikit angin segar bagi masyarakat di daerah-daerah terluar. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan awal untuk menghadirkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah yang selama ini terisolasi secara geografis maupun struktural.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, yang juga seorang dokter, menyambut baik program tersebut. Baginya, kehadiran PKG bukan sekadar langkah reaktif atas krisis akses layanan, melainkan momentum penting untuk membangun fondasi sistem kesehatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Program ini harus dilihat sebagai peluang strategis. Kita bisa menjadikannya pintu masuk untuk membangun infrastruktur dan sistem kesehatan yang selama ini tertinggal di pedalaman Kalimantan Timur,” ujar Andi Satya dalam pernyataannya.
Ia memaparkan bahwa kesenjangan layanan antara kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dengan wilayah pedalaman sangat mencolok. Bukan hanya soal jarak atau sarana transportasi, tapi juga soal kehadiran tenaga medis. Banyak masyarakat di kawasan seperti Mahakam Ulu yang belum pernah mendapatkan pemeriksaan dari dokter secara langsung, dan selama ini hanya mengandalkan layanan terbatas dari petugas kesehatan yang datang secara berkala.
“Harapan kita, melalui program ini, warga di desa-desa terpencil bisa merasakan standar layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di kota-kota besar. Karena kesehatan adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Namun demikian, Andi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa program pemeriksaan gratis ini bukan solusi final. Kalimantan Timur, menurutnya, masih menghadapi kekurangan tenaga medis yang cukup serius. Ia menyebut angka kekurangan dokter di provinsi ini mencapai sekitar dua ribu orang. Sayangnya, distribusi tenaga medis pun tidak merata. Dokter dan tenaga kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, sementara daerah-daerah sulit akses justru menjadi wilayah yang paling membutuhkan.
“Ini tantangan besar bagi kita semua, bagaimana memastikan bahwa setiap daerah, seberapa pun terpencilnya, memiliki akses terhadap dokter dan layanan kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Untuk itu, Andi menegaskan perlunya kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Ia menyoroti pentingnya program beasiswa kedokteran khusus bagi putra-putri daerah pedalaman, sebagai strategi mencetak dokter yang memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap kampung halaman mereka.
“Kalau anak-anak dari pelosok diberi kesempatan menempuh pendidikan kedokteran dengan beasiswa, besar kemungkinan mereka akan kembali dan mengabdi di daerah asal mereka. Ini strategi yang tidak hanya efektif, tapi juga berkelanjutan,” katanya.
Selain beasiswa, ia juga mengusulkan penerapan sistem zonasi dalam penempatan tenaga medis. Sistem ini akan mengatur distribusi dokter dan tenaga kesehatan secara lebih merata berdasarkan wilayah dan kebutuhan, sehingga tidak terjadi penumpukan di kota dan kekosongan di desa.
Andi mengakui bahwa keberadaan dua fakultas kedokteran di Kaltim—yakni di Universitas Mulawarman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur—merupakan aset penting. Namun jika hanya mengandalkan lulusan dari dua institusi tersebut tanpa intervensi kebijakan khusus, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengejar angka kebutuhan dokter yang ideal.
“Kalau kita hitung secara realistis, butuh waktu sekitar 10 tahun hanya untuk memenuhi kekurangan 2.000 dokter, itupun dengan asumsi ideal,” jelasnya.
Di tengah derasnya pembangunan infrastruktur fisik dan berbagai proyek besar yang terus membentuk wajah baru Kalimantan Timur, dr. Andi Satya memberikan pengingat penting bahwa pembangunan manusia harus berjalan seiring. Menurutnya, tidak cukup membangun gedung megah atau jalan tol jika masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Ia meyakini bahwa kehadiran layanan kesehatan yang merata dan bermartabat adalah prasyarat mutlak bagi Kalimantan Timur untuk menjadi pusat pemerintahan dan peradaban baru. Kesehatan bukan sekadar data statistik atau pencapaian administratif, tapi menyangkut harkat dan martabat manusia.
“Kita tidak bisa membiarkan kesehatan hanya menjadi bagian dari retorika pembangunan. Harus ada aksi nyata, terutama bagi mereka yang hidup di pinggiran peradaban,” tutupnya.
Kini, tanggung jawab untuk menjadikan layanan kesehatan sebagai prioritas bukan hanya ada di tangan pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat dan seluruh pemangku kebijakan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar, dan memastikan akses yang setara untuk semua warga adalah ukuran sejati dari keberhasilan pembangunan. (adv)
