Upaya memperkuat sinergi antardaerah kembali diperlihatkan melalui kunjungan resmi Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, ke Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam lawatan yang berlangsung di ruang pimpinan DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kaltara disambut langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, memperlihatkan semangat kerja sama antara dua provinsi bertetangga yang memiliki potensi besar untuk saling mendukung dalam bidang pembangunan dan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Achmad Djufrie menyampaikan dua isu strategis yang menjadi perhatian utama pihaknya, dan diharapkan dapat menjadi bagian dari kerja sama lintas wilayah antara DPRD Kaltara dan DPRD Kaltim. Salah satu isu yang disorot adalah pentingnya pembangunan dan perbaikan akses jalan penghubung antara Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau (wilayah Kaltim) dengan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan (wilayah Kaltara). Jalur ini dinilai sangat vital karena menghubungkan dua kawasan dengan potensi ekonomi yang saling melengkapi.
Menurut Djufrie, Tanjung Batu dikenal sebagai wilayah penghasil komoditas laut dan pertanian yang cukup melimpah, sementara Mangkupadi merupakan lokasi strategis dari Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), sebuah kawasan industri berskala besar yang sedang dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian Kaltara. Ia menilai bahwa jika konektivitas antara kedua wilayah ini diperkuat, maka akan tercipta rantai suplai yang saling menguntungkan, baik bagi pelaku industri di KIPI maupun masyarakat lokal di Tanjung Batu yang memiliki produk unggulan.
“Kami melihat potensi yang sangat besar jika akses jalan antara Tanjung Batu dan Mangkupadi dibenahi dan dimaksimalkan. Produk perikanan, hasil laut, dan pertanian dari Kaltim bisa langsung masuk ke kawasan industri, memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ini akan memperluas pasar dan membuka peluang kerja sama lintas sektor yang positif,” terang Djufrie dalam pertemuan tersebut.
Selain isu infrastruktur jalan, Djufrie juga menyampaikan keprihatinan terkait pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD, terutama di wilayah-wilayah dengan geografis yang terpencil dan terpencar. Ia menilai bahwa kondisi medan yang sulit dan jauhnya jarak antarwilayah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan serap aspirasi masyarakat, yang merupakan tugas utama wakil rakyat. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya solusi bersama yang dapat memudahkan proses pelaksanaan reses agar tetap berjalan maksimal di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan yang terpencil.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyambut baik inisiatif kerja sama yang diajukan oleh DPRD Kaltara. Ia mengapresiasi langkah Djufrie yang membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antardaerah demi kepentingan masyarakat secara luas. Hasanuddin menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap melakukan tindak lanjut atas usulan tersebut dengan langkah konkret, yakni dengan melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke lokasi jalan penghubung yang dimaksud.
“Kami sepakat untuk segera melakukan survei ke lapangan, melihat kondisi jalan secara langsung, sekaligus meninjau aktivitas perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kami akan bentuk tim gabungan lintas komisi di DPRD Kaltim agar kajian yang dilakukan bersifat menyeluruh dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ujar Hasanuddin menegaskan komitmennya.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, turut memberikan pandangannya dalam pertemuan tersebut. Ia menyarankan agar survei lapangan serta pertemuan selanjutnya dilakukan secara sinergis antara dua provinsi, dengan menentukan titik temu bersama sebagai lokasi koordinasi yang efisien. Hal ini dinilai penting agar hasil yang dicapai dalam survei dan pembahasan lebih maksimal serta mempercepat proses pengambilan keputusan bersama.
“Sinergi antardaerah perlu diwujudkan dalam bentuk konkret. Kaltim dan Kaltara bisa saling berkoordinasi untuk menentukan titik temu yang strategis bagi semua pihak. Dengan begitu, efektivitas survei dan koordinasi akan lebih terjaga,” ujar Ekti.
Kunjungan dan dialog antara DPRD Kaltara dan DPRD Kaltim ini mencerminkan semangat kerja sama antarprovinsi yang saling menguntungkan. Komitmen kedua lembaga legislatif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah perbatasan tidak hanya bisa ditangani secara sepihak, melainkan perlu sinergi berkelanjutan demi pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (adv)
