Ketimpangan harga kebutuhan pokok antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan langkah konkret serta segera dari pemerintah provinsi, khususnya dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin secara tegas mendorong agar janji pembangunan infrastruktur jalan antarwilayah yang telah menjadi bagian dari visi Gubernur dapat segera direalisasikan di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan pedalaman Kalimantan Timur selama ini menjadi kelompok paling terdampak oleh lambannya pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan yang memadai.
“Kita bicara soal keadilan sosial. Ketika masyarakat di wilayah kota bisa menikmati harga barang yang stabil dan akses transportasi yang lancar, hal sebaliknya justru terjadi di perbatasan. Ini bukan situasi yang bisa terus dibiarkan,” ungkap Hasanuddin dengan nada prihatin.
Ia menjelaskan bahwa kondisi jalan yang rusak, sempit, bahkan sebagian belum tersentuh pembangunan di daerah-daerah pedalaman, telah menjadi hambatan besar dalam proses distribusi barang. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi karena kendaraan pengangkut harus menempuh medan berat dengan waktu tempuh yang lebih lama. Hal ini berdampak langsung pada harga jual kebutuhan pokok di tingkat konsumen yang melonjak, dan tidak sebanding dengan daya beli masyarakat di wilayah tersebut.
Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya sekadar membuka akses fisik antara satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi lebih jauh lagi, merupakan upaya strategis dalam menekan biaya distribusi logistik dan menjamin keterjangkauan harga barang bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini soal konektivitas yang berujung pada keadilan ekonomi. Jika akses jalan dibuka dan diperbaiki, maka distribusi barang menjadi lebih efisien. Biaya transportasi bisa ditekan, dan harga barang kebutuhan pokok pun bisa lebih merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah perbatasan yang selama ini tertinggal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kaltim ini menyoroti pentingnya pembangunan jalan sebagai instrumen pemerataan pembangunan, seiring dengan status Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, transformasi Kalimantan Timur tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan baru, melainkan juga harus menyentuh wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan yang selama ini minim perhatian.
“Sebagai provinsi yang sedang bersiap menjadi pusat pemerintahan nasional, pembangunan kita tidak boleh timpang. Wilayah perbatasan adalah bagian tak terpisahkan dari Kalimantan Timur. Mereka juga berhak atas pembangunan yang adil dan merata,” tegasnya.
Hasanuddin juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan terus mendorong realisasi program pembangunan jalan yang telah dirancang oleh pemerintah provinsi. Ia berharap agar langkah-langkah konkret segera diambil, mulai dari penetapan lokasi prioritas pembangunan, penyediaan anggaran yang memadai, hingga pelaksanaan konstruksi yang efektif dan berkualitas.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder terkait, agar pembangunan jalan tidak hanya menjadi janji politik semata, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat kita terus menunggu. Sudah terlalu lama mereka hidup dalam ketidakpastian akses. Inilah saatnya pemerintah membuktikan keberpihakannya kepada rakyat,” pungkas Hasanuddin.
Dengan desakan dari pimpinan DPRD Kaltim dan tingginya ekspektasi masyarakat, bola kini ada di tangan pemerintah provinsi. Realisasi pembangunan infrastruktur jalan menjadi penentu apakah Kalimantan Timur benar-benar sedang bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, atau justru masih berkutat pada retorika tanpa perubahan nyata. (adv)
