Sebagai wujud dari fungsi pengawasan serta komitmen dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar yang berada di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi strategis ini berada di Kota Balikpapan dan menjadi salah satu titik penting dalam pembangunan perikanan budidaya di wilayah pesisir Kaltim.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring pelaksanaan program tahun anggaran berjalan sekaligus dijadikan momen penting untuk membahas dan menyusun langkah strategis dalam perencanaan kerja tahun mendatang. Rombongan Komisi II DPRD Kaltim hadir dengan formasi lengkap yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota, antara lain Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi I Nurhadi Saputra, serta anggota Komisi II seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pengawasan ini tidak sekadar menilai sejauh mana program berjalan secara administratif, namun juga menggali secara langsung dampak dan manfaat program yang dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Sabaruddin, keberadaan UPTD SPAPAL Manggar memiliki arti strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis perairan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menyebut bahwa monitoring yang dilakukan bukan hanya sebatas melihat kinerja teknis tahun berjalan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan para pengelola UPTD guna menyerap informasi, tantangan, serta aspirasi yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan alokasi anggaran di tahun berikutnya.
Dalam forum diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Sabaruddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program benar-benar mampu mencapai target yang telah ditetapkan serta memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti perlunya optimalisasi produksi benih ikan air payau dan laut yang berkualitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemutakhiran sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Lebih lanjut, Sabaruddin menyampaikan harapannya agar SPAPAL Manggar mampu berkembang menjadi sentra pembenihan unggulan di Kalimantan Timur, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional bahkan nasional. Ia menyebut bahwa langkah ini sangat mungkin dicapai jika seluruh elemen pendukung seperti kebijakan, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia saling bersinergi.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan penguatan jejaring kemitraan dalam program pembenihan. Menurutnya, pembenihan tidak hanya berkutat pada aspek produksi semata, tetapi juga perlu menjadi sarana edukasi dan pengembangan inovasi yang dapat membuka peluang ekonomi baru di kalangan masyarakat pesisir. Ia mendorong agar UPTD ini lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah anggota DPRD turut menyampaikan catatan dan usulan, di antaranya mengenai peningkatan kapasitas laboratorium, penambahan kolam pembenihan, serta perbaikan sistem distribusi benih agar lebih efisien dan menjangkau wilayah-wilayah potensial. Selain itu, perlunya peningkatan pelatihan teknis bagi para petugas dan operator UPTD juga menjadi perhatian penting.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi penegasan posisi Komisi II DPRD Kaltim dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor strategis yang perlu diperkuat secara berkelanjutan, terlebih dalam konteks transformasi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN). Dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, Kaltim diyakini mampu menjadi lumbung perikanan nasional jika didukung oleh tata kelola dan program yang tepat sasaran.
Komisi II DPRD Kaltim juga memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak berhenti pada tahap perencanaan dan monitoring, tetapi berlanjut hingga evaluasi dan pemberian rekomendasi guna menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah. Dalam hal ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim kembali meneguhkan peran strategisnya sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang menggantungkan hidup dari kekayaan laut dan pesisir Kalimantan Timur. (adv)
