SAMARINDA. Syafruddin, anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) melalui kolaborasi dengan delapan kementerian dan lembaga mitra kerja. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan (BPL), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat Kaltim, terutama keluhan terkait banyaknya perusahaan tambang yang tidak konsisten dalam kewajibannya untuk reklamasi pasca tambang. Saya akan mengejar posisi dana jamrek (jaminan reklamasi) di mana dan berapa jumlahnya,” ungkapnya.
Syafruddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Periode 2019-2024, memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan, termasuk pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertambangan, energi sumber daya mineral dan migas, perumahan rakyat, serta lingkungan hidup. Ia juga berkomitmen untuk mendorong seluruh wilayah Kaltim agar teraliri listrik.
“Terutama mendorong percepatan terwujudnya Kaltim terang dengan menuntaskan desa-desa yang belum teraliri listrik,” katanya.
Di Banggar DPR RI, Ketua DPW PKB Kaltim ini akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim dan memperjuangkan anggaran untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan hingga sumber daya air di Benua Etam.
“Saya akan menuntaskan jalan-jalan nasional di Kaltim dan normalisasi sungai-sungai di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikp apan, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi mengalami banjir. Saya bertekad untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pemerintah pusat di Kaltim,” pungkas Syafruddin. (adv/DPRDKaltim)
