Di tengah gemuruh pembangunan masif yang tengah berlangsung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), atmosfer optimisme kian terasa nyata. Jalan-jalan desa yang dulu berlubang dan becek kini telah berubah menjadi jalur mulus yang menghubungkan kampung-kampung terpencil dengan pusat kegiatan ekonomi. Arus kendaraan yang dahulu tersendat karena kondisi jalan yang memprihatinkan, kini melaju tanpa hambatan, membuka ruang mobilitas yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Namun, di balik euforia pembangunan fisik tersebut, hadir suara yang menawarkan perspektif berbeda—lebih mendalam dan menyentuh substansi pembangunan yang sejati. Suara itu datang dari Baharuddin Muin, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang secara tegas menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata dipandang dari keberadaan infrastruktur fisik seperti jalan dan bangunan, tetapi harus diukur dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah yang kini menjadi salah satu poros strategis pembangunan nasional karena kedekatannya dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Baharuddin melihat pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap proses pembangunan. Menurutnya, jalan yang bagus dan infrastruktur yang megah hanyalah alat. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas hidup warga, terutama mereka yang selama ini berada di garis belakang pembangunan.
“Pembangunan jalan dari Sepaku ke Petung memang membawa perubahan besar. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tapi apakah jalan yang bagus itu otomatis menjadikan masyarakat lebih sejahtera? Belum tentu, jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak didukung oleh pembangunan di sektor lain,” ujar Baharuddin dengan nada tegas namun reflektif.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperoleh pendidikan yang layak, dan mengakses layanan kesehatan secara cepat dan mudah. Sebuah jalan yang mulus, baginya, harus mampu menjadi jalur yang mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah perjalanan anak-anak ke sekolah, dan memungkinkan kendaraan darurat menjangkau wilayah terpencil tanpa hambatan.
“Ketika petani bisa membawa hasil panennya ke pasar tanpa harus menunggu musim kering, ketika anak-anak tidak lagi harus berjalan kaki sejauh belasan kilometer ke sekolah, ketika ibu hamil bisa segera dibawa ke puskesmas saat kondisi darurat—di situlah jalan menjadi lebih dari sekadar aspal. Itu adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada hasil akhir, Baharuddin juga menyoroti pentingnya proses dalam pembangunan. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur. Keterlibatan ini bukan hanya soal partisipasi formal, tetapi menciptakan rasa memiliki yang akan mendorong masyarakat untuk turut menjaga dan mengoptimalkan fasilitas yang telah dibangun.
“Jika masyarakat ikut merancang dan mengawal pembangunan, mereka akan lebih peduli. Mereka tidak akan membiarkan jalan rusak begitu saja. Mereka akan merasa itu adalah hasil kerja mereka sendiri, bukan sekadar proyek pemerintah yang datang lalu pergi,” katanya.
Lebih jauh, Baharuddin menyuarakan keprihatinannya terhadap potensi ketimpangan pembangunan, terutama antara wilayah yang berdekatan dengan IKN dan desa-desa lain yang lebih terpencil. Ia mengingatkan bahwa keberadaan IKN seharusnya menjadi pemicu pemerataan pembangunan, bukan justru menciptakan jurang baru antara desa yang tersentuh proyek nasional dan yang tidak.
“Jangan sampai hanya desa yang dilewati proyek IKN yang diperbaiki jalannya, yang dibangun fasilitasnya. Desa-desa yang tidak terlihat dari jalan utama pun punya hak untuk maju. Kita harus pastikan pembangunan ini menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, tanpa kecuali,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat atau provinsi saja. Pemerintah kabupaten, pelaku usaha, lembaga masyarakat, dan tokoh adat juga harus terlibat aktif. Koordinasi dan komunikasi yang sinergis, kata Baharuddin, adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kita semua punya tanggung jawab. Tidak ada satu institusi pun yang bisa menyelesaikan tantangan ini sendirian. Kalau kita semua bisa duduk bersama, menyusun rencana secara terbuka, dan menjalankan dengan konsisten, maka hasilnya akan luar biasa,” ucapnya dengan penuh semangat.
Sebagai legislator yang dikenal dekat dengan masyarakat desa, Baharuddin mengakhiri pernyataannya dengan seruan moral agar pembangunan di Kalimantan Timur tidak kehilangan arah. Ia menekankan bahwa esensi pembangunan bukanlah deretan proyek atau pencapaian angka statistik, tetapi tentang bagaimana kehidupan rakyat menjadi lebih bermartabat, lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera.
“Pembangunan itu soal manusia, bukan hanya soal gedung dan jalan. Kalau rakyatnya masih kesulitan air bersih, kalau anak-anak masih putus sekolah, maka kita belum selesai membangun. Jalan boleh mulus, tapi jangan sampai hati rakyat tetap terluka karena tidak dilibatkan,” pungkasnya.
Pernyataan Baharuddin Muin menjadi penyeimbang penting di tengah narasi pembangunan yang selama ini terlalu fokus pada hasil fisik. Ia mengingatkan bahwa di tengah pesatnya transformasi Kalimantan Timur sebagai calon pusat pemerintahan negara, pembangunan yang sejati adalah yang mampu mengangkat harkat hidup rakyatnya secara menyeluruh dan berkeadilan. (adv)
