Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keputusan tersebut diambil karena keterbatasan waktu untuk menyiapkan penganggaran dan pelaksanaan program.
“Rapat terakhir membahas diskon listrik, tapi penganggarannya terlambat. Kalau dimulai Juni atau Juli, program ini tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah akan memperbesar program bantuan subsidi upah (BSU). Semula, bantuan diberikan sebesar Rp150 ribu per bulan untuk dua bulan. Kini, nilainya ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan.
Dengan kebijakan baru ini, sebanyak 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta serta 565 ribu guru honorer akan menerima BSU total sebesar Rp600 ribu untuk periode Juni dan Juli.
“Program BSU ini nanti akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” tambah Sri Mulyani.
Selain peningkatan BSU, terdapat empat kebijakan tambahan dalam paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah:
- Diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara sebesar Rp0,94 triliun.
- Pemotongan tarif tol selama Juni–Juli 2025 senilai Rp0,65 triliun.
- Penebalan bantuan sosial dengan total anggaran Rp11,93 triliun.
- Perpanjangan potongan 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Total anggaran untuk seluruh paket stimulus ini mencapai Rp24,44 triliun. Sebagian besar dana, yakni sekitar Rp23,59 triliun, akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani menegaskan, rangkaian kebijakan ini dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 agar tetap mendekati 5 persen, di tengah tekanan global yang berpotensi melemahkan laju ekonomi.
