Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Rabu (18/6/2025) di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Balangan, Sufriannor, mengatakan bahwa SPI merupakan salah satu instrumen evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko dan integritas di lingkungan pemerintah daerah.
“Dengan SPI, kita bisa lebih mengenali potensi risiko korupsi, mengidentifikasi area perbaikan, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Saya harap seluruh pegawai dapat mengisi survei ini dengan jujur dan objektif,” ujar Sufriannor.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, menyampaikan bahwa meski nilai Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) Pemkab Balangan pada tahun 2024 cukup tinggi, yakni 96 (zona hijau), namun hasil SPI justru hanya 74,96 (zona kuning).
“Artinya masih ada ketimpangan antara upaya pencegahan korupsi dan persepsi dampaknya di masyarakat serta internal organisasi. Karena itu, pemahaman terhadap SPI perlu diperkuat agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi nyata,” jelas Urai.
SPI sendiri menilai dari tiga kelompok responden yaitu: internal (pegawai pemerintah), eksternal (masyarakat pengguna layanan), dan tenaga ahli. Ketiga sumber ini memberikan perspektif menyeluruh terkait integritas dan efektivitas pencegahan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari KPK RI, yakni Satgas 3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, yang hadir secara daring untuk membahas teknis pengisian survei serta langkah konkret memperkuat pencegahan korupsi.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Balangan untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh ASN dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
