MARTAPURA – Sejak Bupati Banjar menetapkan status tanggap darurat banjir pada Senin (30/12/2025), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar langsung bergerak cepat dengan membuka layanan dapur umum. Langkah ini diambil guna menjamin kebutuhan pangan warga yang terdampak luapan air.
Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, pada Jumat (2/1/2026) sore, mengungkapkan bahwa operasional dapur umum telah berjalan efektif sejak hari pertama status darurat diberlakukan. Fokus pelayanan menyasar ribuan warga, terutama di wilayah yang terdampak cukup parah seperti Kecamatan Martapura Timur.
“Untuk Martapura Timur, dapur umum melayani sekitar 6.000 masyarakat terdampak banjir,” ujar Erny.
Dalam operasionalnya, dapur umum ini mengedepankan semangat gotong royong. Dinsos Banjar menggandeng berbagai unsur, mulai dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), aparatur kecamatan, anggota Pramuka, hingga Karang Taruna. Seluruh pihak tersebut terlibat aktif, baik dalam proses memasak maupun distribusi makanan kepada warga.
Erny memaparkan bahwa saat ini terdapat tiga dapur umum yang berada di bawah pengelolaan langsung Pemkab Banjar. Selain itu, upaya penanganan banjir juga didukung oleh dapur umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Satuan Brimob Polda Kalsel. Kendati dikelola oleh instansi berbeda, Dinsos Banjar tetap memegang peranan vital dalam dukungan bahan baku.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami support logistiknya. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam nanti akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Terkait jangkauan layanan, Erny merincikan bahwa di Kecamatan Martapura Barat, dapur umum mampu melayani hingga 5.000 warga setiap harinya. Kapasitas serupa juga dipersiapkan untuk wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. Sedangkan untuk Kecamatan Martapura Kota, posko dapur umum didirikan di Desa Pasayangan Barat dan beberapa lokasi strategis lainnya.
Secara keseluruhan, Erny menyebutkan ada sekitar enam hingga tujuh titik dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial. Jumlah ini belum termasuk posko yang didirikan oleh BPBD yang sifatnya lebih dinamis mengikuti perkembangan situasi.
Menu yang disiapkan bagi warga cukup bervariasi, meliputi nasi, mi goreng, telur, sarden, hingga nasi goreng. Penyaluran makanan dilakukan secara fleksibel berdasarkan permintaan warga, tidak terpaku harus tiga kali sehari, demi menjaga efektivitas penyaluran dan efisiensi anggaran.
Guna mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan, Erny menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi erat dengan BPBD, khususnya dalam hal pemetaan distribusi.
“Kalau logistik kami kurang atau untuk menentukan titik distribusi, kami selalu koordinasi dengan BPBD supaya tidak overlap,” tutupnya.
