Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif melalui partisipasinya dalam agenda briefing dan pengarahan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang mempertemukan seluruh elemen pimpinan di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga kepala perangkat daerah dari berbagai sektor pemerintahan.
Agenda briefing yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, serta jajaran pejabat tinggi pratama, seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sirajuddin, dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II) Ujang Rachmad.
Kehadiran Norhayati Usman sebagai pimpinan tertinggi di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam forum ini menjadi simbol penting dari semangat koordinasi antar-lembaga yang selama ini terus dijaga dan ditingkatkan. Menurut Norhayati, pelibatan Sekretariat DPRD dalam kegiatan briefing internal Pemprov merupakan wujud nyata dari kesadaran akan pentingnya keselarasan arah kebijakan, terutama dalam konteks pembangunan daerah yang kompleks dan menuntut sinergi antar-lembaga.
Dalam forum tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan arahan tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah mengenai pentingnya integritas dan kolaborasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ia menyoroti bahwa keputusan dan kebijakan di tingkat OPD tidak boleh dilakukan secara sepihak. Menurutnya, proses koordinasi dan komunikasi yang intensif harus dijadikan prinsip utama dalam pengambilan kebijakan agar seluruh program berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
“Setiap kebijakan harus berada dalam jalur koordinasi yang baik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya ingin mengetahui dan memantau prosesnya dari awal hingga akhir, bukan hanya menerima laporan hasil akhirnya,” ujar Rudy dengan tegas.
Gubernur juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terjebak dalam pola kerja individualistik. Ia menekankan bahwa hanya melalui kebersamaan, kerja tim, serta semangat inovasi, pembangunan Kalimantan Timur dapat bergerak secara progresif dan berkelanjutan. Menurut Rudy, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda prioritas daerah, baik dalam bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup.
“Tidak ada satu pun program yang bisa berhasil jika dikerjakan sendiri-sendiri. Sinergi adalah kunci utama. Kita harus saling menguatkan dan menciptakan inovasi-inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tuturnya dalam pengarahan.
Menanggapi hal tersebut, Norhayati Usman mengapresiasi semangat kolaboratif yang terus digaungkan oleh Gubernur Kaltim. Ia menyatakan bahwa Sekretariat DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memastikan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel adalah melalui koordinasi yang solid dan berkesinambungan.
Norhayati menegaskan bahwa briefing rutin seperti ini sangat berharga untuk menyamakan pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis lintas sektor. Menurutnya, tantangan pembangunan di Kalimantan Timur yang semakin dinamis—khususnya dalam konteks persiapan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN)—memerlukan kesatuan arah dari semua elemen pemerintah daerah.
“Forum seperti ini memberikan ruang untuk menyatukan visi dan misi pembangunan antara legislatif dan eksekutif. Ini adalah momentum untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan agenda kerja, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” jelas Norhayati.
Lebih dari sekadar ajang pengarahan, pertemuan ini juga menjadi refleksi bahwa efektivitas pelayanan publik tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas sektor yang solid. Dalam suasana birokrasi yang semakin dituntut adaptif dan responsif, penguatan sinergi antarlembaga menjadi pondasi utama menuju pemerintahan daerah yang profesional, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk Sekretariat DPRD Kaltim, harapan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, dan berorientasi hasil semakin terbuka lebar. Briefing tersebut pun ditutup dengan tekad bersama untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dalam setiap langkah pembangunan daerah ke depan. (adv)
