Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Subandi, memberikan perhatian serius terhadap ketergantungan Kota Samarinda terhadap pasokan pangan dari luar daerah, khususnya beras. Ia menilai ketergantungan yang tinggi terhadap impor beras ini menjadi indikasi adanya ketidakefektifan dalam mengoptimalkan potensi sektor pertanian yang dimiliki Samarinda.
Menurut Subandi, kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat kota ini memiliki luas lahan yang cukup untuk dapat memproduksi pangan secara mandiri. Namun, fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Samarinda masih mengimpor beras dalam jumlah yang signifikan, sebuah situasi yang tidak mencerminkan potensi besar yang dimiliki daerah tersebut.
“Padahal, Samarinda memiliki lahan yang cukup luas untuk memproduksi pangan. Namun, kita masih tergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita belum digarap dengan maksimal. Seharusnya, dengan memanfaatkan potensi yang ada, kita bisa mandiri dalam hal pangan,” ujar Subandi menyoroti ketidakoptimalan pengelolaan sektor pertanian di Samarinda.
Subandi menyebutkan bahwa salah satu kendala utama yang menyebabkan ketergantungan terhadap impor pangan adalah kurangnya dukungan yang memadai untuk sektor pertanian, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian. Terlebih lagi, harga hasil pertanian yang sering berfluktuasi, menyebabkan ketidakstabilan bagi petani dalam mendapatkan keuntungan yang layak. Ketidakpastian harga ini, lanjut Subandi, menjadi penghambat utama bagi petani untuk terus mengembangkan usaha pertanian mereka.
“Petani kita seringkali mengalami kesulitan akibat harga hasil panen yang tidak stabil. Ketika harga anjlok, para petani merasa dirugikan. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk melanjutkan usaha pertanian, bahkan sebagian dari mereka terpaksa meninggalkan sektor ini. Ketidakstabilan pasar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian,” ungkapnya.
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketergantungan terhadap pangan impor, Subandi mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Ia menyarankan agar anggaran tersebut difokuskan untuk beberapa program yang dapat memberikan dampak langsung kepada para petani, seperti peningkatan subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian lokal.
“Dengan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian, petani kita akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Misalnya, dengan adanya subsidi pupuk yang lebih memadai, serta infrastruktur pertanian yang lebih baik, petani bisa memaksimalkan hasil tani mereka. Selain itu, penting juga untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal agar hasil pertanian dapat dipasarkan dengan harga yang kompetitif,” jelas Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menekankan pentingnya memberikan bantuan langsung kepada petani sebagai salah satu cara untuk memperkuat sektor pertanian. Bantuan ini, menurutnya, harus berbentuk program-program yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh petani, seperti bantuan bibit unggul, alat pertanian yang lebih efisien, serta pendampingan teknis dalam mengelola lahan pertanian.
“Sektor pertanian yang kuat adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Dengan perhatian yang cukup dari pemerintah, Samarinda tidak hanya akan mandiri dalam pangan, tetapi juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan,” tegas Subandi.
Subandi juga berharap bahwa dengan adanya perbaikan yang menyeluruh dalam sektor pertanian, Samarinda dapat menjadi kota yang tidak hanya mandiri dalam hal pangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang mendukung kemajuan sektor pertanian, dengan melibatkan masyarakat dan para petani dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan.
“Kita harus memaksimalkan potensi pertanian lokal agar tidak terus-menerus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Ini adalah langkah penting menuju kemandirian pangan yang sejati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
