Tekan Inflasi, Pemkab Kotabaru Buka Bazar Dagang 2026, Luncurkan Aplikasi KEPO & Kios Jukung Pangan
KOTABARU – Sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini dirangkai dengan peluncuran aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) dan peresmian Kios Jukung Pangan, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja langsung di sejumlah stan bazar, menandakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, distributor, dan mitra perbankan. Hadir pula Wakil Bupati Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Kalsel, jajaran Forkopimda, serta kepala SKPD dan pelaku usaha.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan H. Muhammad Maulidiansyah menjelaskan bazar berlangsung 20–22 Agustus 2026, diikuti 49 peserta — 3 SKPD terkait, 1 stan perbankan, 20 pelaku UMKM, dan 25 distributor/agen. Selain belanja murah, tersedia sosialisasi permodalan, pelatihan UMKM, perlombaan, serta pembagian door prize.
“Kami harap masyarakat mendapat alternatif barang lebih murah sekaligus mendukung produk lokal. Ini juga bagian strategi menjaga stabilitas harga. Inflasi Kotabaru Juli 2023 tercatat 3,41%, membaik dibanding sebelumnya yang sempat 5,25%–6,46%,” ungkapnya.
Kondisi kepulauan menjadi tantangan tersendiri: biaya logistik dan penyeberangan barang dari luar daerah turut menaikkan harga, sehingga upaya penekanan biaya distribusi menjadi sangat krusial.
Inovasi digital KEPO (Kebutuhan Pokok) resmi diluncurkan untuk memudahkan masyarakat memantau harga komoditas — beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, ikan — di pasar-pasar tradisional secara cepat dan transparan. Pemerintah juga memanfaatkannya sebagai instrumen pemantauan fluktuasi dan disparitas harga di lapangan.
Bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalsel, Pemkab Kotabaru meresmikan Kios Jukung Pangan — jaringan titik distribusi kebutuhan pokok yang diperuntukkan khusus masyarakat pesisir dan perairan. Diharapkan memperpendek rantai pasok, menekan biaya angkut, dan menjaga harga tetap stabil dan terjangkau.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis saat membuka acara menegaskan pengendalian inflasi harus berjalan dari dua sisi — distribusi dan produksi.
“Kotabaru adalah wilayah kepulauan. Kenaikan BBM dan biaya penyeberangan langsung memengaruhi harga barang. Jika produksi pangan kita kuat, insyaallah harga akan stabil. Jika tidak, harga pasti melambung,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta Pasar Ikan pada 2027, dengan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama, guna meningkatkan sarana perdagangan dan ekonomi masyarakat.
“Bazar Dagang 2026, aplikasi KEPO, dan Kios Jukung Pangan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan meringankan beban warga,” tutupnya.
