BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan untuk memperkuat kualitas informasi publik serta mendukung pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, saat menghadiri Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIII yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel di Banjarmasin, Kamis (1/10/2026).
UKW mengusung tema “Wartawan Kompeten, Ekonomi Kuat, Banua Sejahtera” dan diikuti 30 peserta. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia Perwakilan Kalsel.
Dinansyah mengatakan, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari proses pembangunan daerah. Karena itu, wartawan dituntut tidak hanya cepat dalam menyajikan berita, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi sangat penting. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi wartawan karena masyarakat juga dibanjiri informasi yang belum tentu terverifikasi.
Kompetensi, ketelitian, etika dan kemampuan melakukan verifikasi menjadi modal penting bagi wartawan dalam menjaga kepercayaan publik.
“Wartawan yang kompeten tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis karya jurnalistik, tetapi juga harus memahami kode etik, mampu melakukan verifikasi, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam setiap informasi yang disampaikan kepada publik,” jelasnya.
Dinansyah menegaskan, Pemprov Kalsel memandang media sebagai mitra dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kritik, masukan dan pemberitaan objektif dari media juga dinilai penting sebagai bagian dari evaluasi terhadap program pembangunan.
“Pemerintah membutuhkan kritik, masukan, dan pemberitaan yang objektif agar berbagai program pembangunan dapat diketahui sekaligus dievaluasi bersama,” katanya.
Ia berharap hubungan pemerintah dan insan pers terus dibangun melalui keterbukaan, profesionalisme dan saling menghormati sehingga tercipta ruang publik yang sehat dan informatif.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, UKW menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas wartawan di daerah.
Ia menyebutkan, hingga pelaksanaan UKW Angkatan XXIII, PWI Kalsel telah meluluskan dan membantu mensertifikasi lebih dari 500 wartawan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan.
“Dari 23 kali pelaksanaan ini, kami sudah meluluskan sertifikasi lebih dari 500 wartawan yang memiliki sertifikasi dari Dewan Pers. Ini menunjukkan bahwa minat teman-teman wartawan untuk meningkatkan kompetensinya cukup tinggi,” ungkapnya.
Zainal mengatakan, UKW PWI Kalsel masih akan dilanjutkan. Pelaksanaan berikutnya direncanakan pada akhir Oktober dan November 2026 seiring tingginya minat wartawan mengikuti uji kompetensi.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang membuat UKW dapat dilaksanakan tanpa membebankan biaya kepada peserta.
“Selama 23 kali, UKW ini selalu gratis. Karena terus terang, cukup mahal untuk menggelar uji kompetensi wartawan tanpa didukung oleh stakeholder atau pihak ketiga yang bermitra,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Bank Indonesia melalui Kepala Divisi Implementasi KEKDA, Mualam Noor. Ia menegaskan, UKW tidak semata-mata bertujuan menghasilkan sertifikat, tetapi juga mendorong wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
“Yang kami harapkan bukan hanya sertifikat atau sertifikasi saja, tetapi apa yang Bapak dan Ibu kerjakan dapat merefleksikan apa yang diinginkan pemerintah daerah maupun Bank Indonesia, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas,” tuturnya.
Menurut Mualam, wartawan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dan Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat, terutama dalam memilah informasi yang berkualitas dan bermanfaat.
“Teman-teman wartawan inilah yang nanti akan membantu kami mengedukasi masyarakat dan meningkatkan literasi masyarakat, terkait mana tulisan yang bagus, mana yang berbobot dan bisa membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat,” katanya.
Selain mendukung UKW, Bank Indonesia juga menyiapkan kompetisi karya jurnalistik yang akan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan.
Melalui UKW Angkatan XXIII, pemerintah daerah, PWI, Bank Indonesia dan insan pers diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk membangun ekosistem jurnalistik yang profesional, berimbang dan bertanggung jawab.
Peningkatan kompetensi wartawan dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat sekaligus memperkuat keterbukaan komunikasi dalam penyampaian kebijakan dan program pembangunan di Kalimantan Selatan.
