Peluncuran program inovatif Gratispol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan publik dan disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan, termasuk unsur legislatif. Program yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur Seno Aji ini dianggap sebagai terobosan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Peluncuran program tersebut diselenggarakan di sebuah lokasi representatif di Samarinda dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, terutama dari jajaran DPRD Kalimantan Timur. Kehadiran Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama para wakil ketua dan sejumlah anggota dewan lainnya, menunjukkan dukungan politik yang kuat terhadap implementasi program ini. Hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, yang turut mendampingi proses seremonial tersebut.
Gratispol—akronim dari “Gratis untuk Semua Pelayanan Publik”—mengusung enam jenis layanan prioritas yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Enam layanan tersebut meliputi: akses kesehatan bermutu secara gratis, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, penyediaan seragam sekolah gratis, pendidikan gratis hingga jenjang doktoral (S3), penyediaan layanan internet desa secara gratis, dan fasilitas umroh gratis untuk marbot atau penjaga rumah ibadah.
Kegiatan peluncuran tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga diisi dengan pertunjukan budaya yang menggugah semangat, seperti tarian kolaboratif dari para siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) bersama seniman dari Taman Budaya Kalimantan Timur, mencerminkan inklusivitas dan semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah.
Momentum peluncuran juga ditandai dengan sejumlah penandatanganan kerjasama penting. Gubernur Rudy Mas’ud menandatangani nota kesepahaman dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kalimantan Timur sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan gratis. Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna menjamin pelaksanaan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Tidak ketinggalan, penyerahan simbolis layanan lainnya, seperti pembagian seragam dan tas sekolah kepada siswa SLB, serta penyediaan internet desa kepada sejumlah kepala desa, turut memperkuat komitmen implementatif program ini.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud—yang akrab disapa Hamas—menyampaikan pandangannya dengan penuh optimisme. Menurutnya, Gratispol adalah program luar biasa yang patut diapresiasi, tidak hanya karena substansinya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga karena keberanian pemerintah daerah dalam melakukan lompatan besar untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial.
Lebih lanjut, Hamas menegaskan pentingnya program ini untuk diangkat menjadi bagian dari kebijakan resmi daerah dengan kekuatan hukum tetap. Ia mengusulkan agar Gratispol diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar tidak hanya menjadi bagian dari program kerja Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi juga menjadi program kolektif yang bersifat mengikat dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar inisiatif eksekutif, tetapi perlu menjadi program bersama yang dilindungi oleh regulasi daerah. Dengan adanya Perda, pelaksanaan program akan lebih kuat, berkesinambungan, dan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk legislatif,” ujarnya dalam keterangannya kepada media.
Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa peluncuran Gratispol merupakan salah satu langkah transformasi besar yang ingin ia wujudkan dalam masa kepemimpinannya. Ia menggambarkan Gratispol sebagai “program emas” yang akan membuka jalan bagi Kalimantan Timur untuk sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.
Menurut Rudy, inisiatif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk menekan ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa setiap warga Kalimantan Timur mendapatkan hak dasar tanpa terkendala oleh persoalan ekonomi. Ia juga menekankan bahwa program ini bukan sekadar janji politik, melainkan implementasi nyata dari semangat pemerataan pembangunan.
“Dengan Gratispol, kita ingin membangun Kalimantan Timur dari pinggiran, dari desa, dari komunitas yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh pelayanan publik. Inilah wujud nyata dari keberpihakan kepada rakyat,” tegas Rudy.
Dukungan kuat dari legislatif terhadap program ini menjadi indikasi positif bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur sedang berada dalam jalur konstruktif untuk menghadirkan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat. Apabila usulan Perda yang disampaikan oleh DPRD segera direalisasikan, maka Gratispol akan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan memastikan keberlangsungannya tidak hanya dalam satu periode pemerintahan, tetapi juga di masa-masa mendatang.
Program Gratispol saat ini menjadi sorotan nasional karena dinilai sebagai model inovasi kebijakan yang bisa diadopsi oleh daerah lain. Pelibatan banyak pihak dalam proses peluncurannya, dari perguruan tinggi hingga lembaga pelayanan publik, menunjukkan bahwa program ini dibangun atas dasar kolaborasi, bukan sekadar kebijakan top-down.
Ke depan, tantangan utama dari Gratispol terletak pada implementasi dan pengawasan. Namun dengan dukungan penuh dari DPRD Kaltim serta komitmen yang kuat dari pihak eksekutif, harapan besar masyarakat akan pelayanan publik yang adil, gratis, dan berkualitas tampaknya akan segera menjadi kenyataan. (adv)
