SANGKULIRANG — Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman kembali ditegaskan melalui kegiatan kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. Salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan lapangan tersebut adalah peninjauan langsung ke wilayah Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, yang menjadi fokus utama evaluasi atas pembangunan infrastruktur yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ, Agus Aras, yang hadir bersama jajaran anggota Pansus lainnya, antara lain Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah, dan Abdul Giaz. Turut mendampingi pula sejumlah tenaga ahli, staf sekretariat DPRD, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu titik yang menjadi perhatian utama dalam peninjauan kali ini adalah jalan pengganti yang dibangun oleh pihak perusahaan tambang PT. GAM. Jalan tersebut merupakan infrastruktur alternatif yang disiapkan sebagai pengganti jalur jalan provinsi yang sebelumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan.
Dalam keterangannya, Agus Aras menjelaskan bahwa pembangunan jalan oleh pihak swasta sebagai kompensasi atas pemanfaatan jalan negara merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diapresiasi, namun tetap perlu pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ia menilai kondisi fisik jalan pengganti tersebut telah menunjukkan kualitas yang cukup baik untuk dilalui oleh masyarakat.
“Kami melihat langsung bahwa jalan ini sudah cukup layak digunakan oleh masyarakat. Meski begitu, kami tetap mendorong pihak perusahaan agar terus melakukan peningkatan kualitas, tidak hanya dari segi material dasar seperti agregat, tapi juga dari sisi keselamatan, drainase, dan penunjang lainnya. Ini menyangkut kepentingan banyak orang yang menggantungkan aktivitas hariannya di jalur ini,” ujar Agus Aras dalam wawancaranya di lokasi.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan jalan tersebut menjadi sangat vital karena menjadi akses utama warga dalam menghubungkan berbagai kawasan di sekitar Sangkulirang. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus benar-benar dioptimalkan dengan memastikan pemeliharaan rutin serta peningkatan fasilitas pendukung.
Selain memantau kondisi jalan pengganti, Pansus DPRD Kaltim juga meninjau progres pembangunan Jembatan Sei Nibung, sebuah proyek strategis yang menghubungkan daerah Pelawan dengan Sangkulirang. Jembatan ini memiliki posisi penting dalam mempercepat konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi barang dan jasa di wilayah Kutai Timur bagian utara.
Dalam tinjauan tersebut, Agus Aras menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Sei Nibung telah mengalami beberapa kali perpanjangan waktu pengerjaan atau adendum kontrak. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan dorongan kuat kepada kontraktor pelaksana dan dinas terkait agar percepatan pembangunan dapat dilakukan secara maksimal.
“Sudah beberapa kali terjadi revisi jadwal kerja, tetapi kami berharap tidak ada penundaan lebih lanjut. Kalau sesuai rencana, dalam waktu dekat ini konstruksi jembatan akan tersambung dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang tidak kalah penting adalah pembangunan jalan penghubung di kedua ujung jembatan yang harus dipercepat, supaya jembatan ini bisa dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa jembatan tersebut menjadi simbol penting dari komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi tantangan konektivitas.
Pansus LKPJ DPRD Kaltim, melalui kegiatan ini, menegaskan peran strategis mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta. Menurut Agus Aras, evaluasi di lapangan seperti ini sangat penting agar kebijakan pembangunan yang dicanangkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat langsung dan jangka panjang bagi masyarakat. Terutama di daerah seperti Kutai Timur, yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan aksesibilitas. Kami juga ingin memastikan bahwa partisipasi swasta dalam pembangunan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi pemeliharaan, keselamatan, maupun dampak ekologis yang harus diperhitungkan secara cermat.
Kegiatan peninjauan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah dilaporkan dalam LKPJ, serta menjadi dasar pertimbangan bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi kepada Gubernur demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
Dengan semangat kolaboratif dan pengawasan yang berkelanjutan, DPRD Kalimantan Timur berharap bahwa pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pelosok tidak hanya menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (adv)
