BANJARBARU – Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Kalimantan Selatan menghadirkan momentum penting bagi penguatan kerja sama antara pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sosial. Acara yang digelar di BBPPKS Banjarmasin, Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (23/9/2025) ini dihadiri langsung Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama jajaran pemerintah daerah dan ratusan pegiat sosial dari 13 kabupaten/kota.
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Ariadi Noor, menegaskan pilar-pilar sosial adalah ujung tombak di lapangan dalam menangani kemiskinan, pemberdayaan pemuda, hingga mitigasi bencana. “Kehadiran Menteri Sosial memberi energi baru agar pilar-pilar sosial di Banua semakin berdaya sebagai kekuatan penting bagi kebijakan kesejahteraan sosial di Kalsel,” ujarnya.
Data terbaru mencatat keberadaan pilar sosial di Kalsel cukup masif: 199 LKS, 122 TKSK, 1.263 PSM, 1.127 Karang Taruna, 385 pendamping PKH, 1.411 Tagana, serta 56 Pelopor Perdamaian. Jumlah ini menjadi modal sosial besar yang menurut Gubernur harus terus dipacu kapasitasnya melalui pelatihan, insentif, hingga pemberdayaan ekonomi.
Di sisi lain, Mensos Saifullah Yusuf menekankan pergeseran paradigma bansos. Tiga program prioritas Kemensos yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bansos tepat sasaran akan menjadi tulang punggung transformasi kesejahteraan. “Bansos bukan semata memberi bantuan jangka pendek, tetapi pintu masuk untuk mendorong keluarga penerima manfaat naik kelas. Targetnya, dalam tiga sampai lima tahun, keluarga tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi benar-benar mandiri,” tegasnya.
Ia mencontohkan, bila setiap pendamping mampu mengawal 10 keluarga, maka ratusan ribu keluarga di Indonesia bisa lepas dari ketergantungan bansos setiap tahunnya. “Pesan Presiden Prabowo jelas: bansos sementara, kemandirian selamanya,” tambahnya.
Forum dialog berlangsung dinamis dengan pertanyaan kritis dan pengalaman lapangan yang diangkat para pegiat sosial dari berbagai daerah. Dari isu akurasi data, keterbatasan SDM, hingga kebutuhan dukungan ekonomi, semuanya mengemuka sebagai masukan konkret bagi pemerintah.
Dialog ini menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Sinergi dengan daerah, ditopang kerja nyata pilar-pilar sosial, menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran dan berkeadilan.
Acara ditutup dengan komitmen bersama memperkuat jejaring sosial di Banua — menegaskan bahwa gotong royong masih menjadi jalan paling efektif membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera.
