Banjarbaru — Suara warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, akhirnya disuarakan secara terbuka melalui sebuah konferensi pers bertajuk “Mendengar Rantau Bakula dari Dekat: Derita di Relung Konsesi Batubara” yang digelar pada Kamis (13/11/2025) siang di Kafe Biji Kopi, Loktabat, Banjarbaru Selatan.
Warga menuturkan berbagai dugaan dampak serius yang mereka alami akibat aktivitas pertambangan dan pencucian batubara milik PT Merge Mining Industry (MMI), yang beroperasi sangat dekat dengan permukiman mereka, bahkan hanya berjarak sekitar 30 meter dari rumah warga.
Pariun, salah satu warga yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan kondisi yang ia sebut tidak manusiawi akibat aktivitas tambang yang berlangsung hampir tanpa henti.
“Getaran itu siang malam nggak ada henti-hentinya. Alat berat, tronton besar lewat terus mengangkut batu bara. Debunya luar biasa, limbah batu bara dan tanah sampai 1,5 meter tingginya belakang rumah,” ujarnya.
Ia mengaku sejumlah tanaman seperti kayu getah hingga jati miliknya mati, dan rumahnya mengalami keretakan parah. Namun, meski sudah berkali-kali melapor, ia menyebut tidak pernah ada penyelesaian.
“Sudah lapor kemana-mana, tapi nggak ada respon. DPRD juga pernah turun, tapi sampai sekarang tidak ada reaksi. Kami ini cuma ingin keadilan,” tambahnya.
Menurut Pariun, sebanyak 27 kepala keluarga masih bertahan di kawasan yang ia sebut kini diapit perusahaan.
“Malam-malam rumah tetangga saya, Suparno, sampai ambruk karena getaran. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tapi sampai sekarang tidak ada penanganan,” tuturnya.
Warga juga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, batuk berkepanjangan, dan dugaan ISPA yang dialami anak-anak. Akses air bersih pun disebut tidak tersedia.
Pariun juga menyatakan, warga siap mencari keadilan hingga ke Jakarta apabila tidak ada penanganan.
“Kalau perlu kami jalan kaki pun kami jalani. Kami cuma ingin tempat tinggal kami diselamatkan. Kami mohon kepada pemerintah pusat, Pak Prabowo, Pak Bahlil, Komisi III DPR RI, agar mendengar keluhan kami,” ujarnya.
Warga lainnya, Mariadi, menyampaikan pernyataan sikap resmi warga Rantau Bakula. Ia menegaskan, aktivitas PT MMI telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan bangunan rumah, serta mengganggu keamanan warga.
Ia memaparkan lima tuntutan yang ditujukan kepada perusahaan dan pemerintah, yaitu:
- Warga menuntut PT Merge Mining Industry melakukan pembebasan lahan dan rumah warga terdampak secara menyeluruh, bukan sekadar perbaikan atau tambal sulam kerusakan.
- Meminta kepastian penyelesaian pembebasan lahan paling lambat pada pertengahan Desember 2025.
- Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian nyata, warga menuntut seluruh aktivitas pertambangan, termasuk pencucian batubara dan lalu lintas truk, dihentikan sementara.
- Meminta pemerintah daerah dan instansi terkait turun langsung meninjau kondisi lapangan serta memastikan hak-hak warga terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menolak segala bentuk intimidasi atau tekanan kepada warga yang menyuarakan keberatan dan tuntutan ini.
Menurut Mariadi, perjuangan warga bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi keselamatan dan masa depan lingkungan hidup di Rantau Bakula.
Ia juga menyoroti puncak kejadian pada Sabtu malam, 8 November 2025, ketika rumah salah satu warga, Suparno (55) dan istrinya Mujati (48), roboh akibat getaran.
“Kami menuntut pembebasan lahan secara menyeluruh, bukan sekedar memperbaiki retakan. Kami beri batas waktu sampai pertengahan Desember 2025,” tegas Mariadi.
Mariadi menuturkan, kerusakan rumah bukanlah kejadian baru, melainkan sudah terjadi beberapa tahun lalu akibat penurunan tanah akibat pengerukan tambang.
“Rumah-rumah itu retak semua, tinggal tunggu ambruk. Sampai sekarang belum diganti rugi. Kami meminta pembebasan dilakukan secara sungguh-sungguh sebelum ada korban jiwa,” tutupnya.
