BANJARBARU – Kasus dugaan penggelapan dana di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarbaru terus didalami.
Inspektorat Kota Banjarbaru memastikan penyelidikan intensif masih berjalan untuk menetapkan besaran pasti dana yang diduga digelapkan oleh oknum bendahara, meskipun angka sementara mencuat hingga Rp2,6 miliar.
Penyelidikan ini dilakukan setelah Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengeluarkan perintah tegas untuk mengaudit secara menyeluruh.
Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Banjarbaru, Rahmat Taufik, yang merangkap sebagai Kepala BPKAD Banjarbaru, membenarkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan penggelapan dana tersebut sedang diproses.
“Saat ini pemeriksaan masih dalam proses, jadi belum ada yang bisa kami sampaikan hasilnya,” kata Taufik.
Taufik menjelaskan, fokus utama Inspektorat saat ini adalah melaksanakan audit keuangan. Audit ini bertujuan untuk mendapatkan nilai yang pasti dan mengidentifikasi jenis-jenis anggaran yang menjadi objek penggelapan oleh oknum bendahara Dinkes.
“Kami belum bisa memastikan anggaran apa saja yang diduga digelapkan, karena semuanya masih dalam proses pemeriksaan,” jelasnya.
Sejauh ini, Inspektorat telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi.
Namun, Taufik mengungkapkan satu kendala signifikan, yakni keberadaan oknum bendahara yang hingga kini belum diketahui.
Meskipun oknum yang bersangkutan belum ditemukan, Taufik menegaskan bahwa proses hukum dan pemeriksaan kasus ini dipastikan akan terus berjalan.
“Untuk mendapatkan informasi, ada beberapa yang kami mintai keterangan. Proses hukumnya tetap kita jalankan,” tegasnya.
Taufik berkomitmen untuk menjalankan tugas pemeriksaan ini secepatnya. Kejelasan dari hasil audit sangat dibutuhkan oleh Wali Kota Banjarbaru sebagai dasar pengambilan sikap dan sanksi tegas.
“Kita mengharapkan uang yang diduga digelapkan harus segera dikembalikan. Kami sudah melakukan pengumpulan karena terkait dengan tugas audit kami,” pungkasnya.
