MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar secara resmi meluncurkan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar tiga kelompok rentan atau disebut MBG-3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD). Peluncuran program ini dilaksanakan di Kantor Pembakal Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, pada Senin (1/12/2025) pagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, yang hadir membuka acara tersebut menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Banjar yang dinilai masih cukup tinggi.
”Harapan kita memang dengan program ini kita bisa menurunkan stunting. Selain itu, kita ingin meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kita, karena dengan MBG-3B ini otomatis kualitas asupan makanan akan lebih baik,” ujar Yudi Andrea.
Yudi menambahkan, selain dampak kesehatan dan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, program ini juga diharapkan memberikan efek domino positif bagi perekonomian lokal.
”Kebutuhan terkait MBG-3B ini akan terasa dampaknya sampai ke UMKM dan masyarakat sekitar. Jadi ini membantu pertumbuhan ekonomi warga,” tambahnya.
Untuk tahap awal, program ini menyasar 406 penerima manfaat yang tersebar di dua kecamatan, yakni Martapura dan Gambut. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi.
”Sementara ini Martapura dan Gambut dulu. Namun, ke depannya tidak hanya dua daerah ini saja. Harapannya nanti semua kecamatan yang sudah memiliki fasilitas penyaluran bisa segera melaksanakannya,” jelas Sekda Banjar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2AKB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan alasan pemilihan Desa Sungai Sipai sebagai lokasi peluncuran. Menurutnya, lokasi ini strategis karena terdapat tiga Satuan Pelayanan (SPPG) yang melayani program MBG-3B di wilayah tersebut.
”Kami ambil launching di sini karena tempatnya di tengah-tengah dan ada 3 SPPG yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” ungkap Erny.
Terkait anggaran, Erny menegaskan bahwa dana program MBG-3B bersumber murni dari pemerintah pusat.
”Anggaran ini pure dari pemerintah pusat. Dananya tidak turun ke pemerintah daerah, tapi langsung ke eksekutor di lapangan (para SPPG),” terangnya.
Erny juga menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program ini. Peran Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini lebih kepada fungsi pendampingan dan pengawasan.
”Datanya sudah ada 406 penerima, dan nanti akan diusulkan bertahap untuk keseluruhannya. Kita (Pemkab) hanya mendampingi untuk memastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tersebut benar-benar ada dan tepat sasaran,” pungkasnya.
