Banjarbaru – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Ph.D., menegaskan perlunya percepatan aksi iklim nasional untuk memastikan komitmen Indonesia pasca COP30 Belem, Brasil dapat diwujudkan secara nyata. Pesan ini disampaikan dalam Kuliah Umum Forestry Update Course (FUCO) 2025 di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, 29 November 2025.
Dalam paparannya, Menteri Hanif menyebut bahwa isu iklim kini merupakan tantangan domestik yang harus ditangani lintas sektor. Ia menyoroti lima fokus percepatan:
- Penguatan pengelolaan limbah dan sampah melalui teknologi, edukasi, serta regulasi yang menekan timbulan sampah dari sumbernya.
- Pengendalian pencemaran udara dan air sebagai prioritas nasional karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
- Percepatan konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, dan perlindungan kawasan hutan untuk mengurangi kehilangan karbon.
- Mitigasi dan adaptasi agresif, termasuk adopsi energi bersih, insentif ekonomi hijau, serta pengawasan ketat terhadap izin lingkungan.
- Penguatan peran perguruan tinggi seperti ULM dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah dan inovasi kebijakan lingkungan.
“Ini bukan hanya urusan pemerintah. Dunia akademik, termasuk ULM, punya kontribusi strategis dalam membuka jalan bagi aksi iklim berbasis sains,” tegasnya.
Sebagai tuan rumah FUCO 2025, ULM menunjukkan komitmennya sebagai pusat kajian kehutanan dan lingkungan di Kalimantan. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, hingga pemangku kepentingan pemerintah.
Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si, dalam sambutannya menuturkan bahwa FUCO menjadi ruang strategis untuk mempertemukan penelitian, kebijakan, dan praktik, terutama terkait isu kehutanan tropis dan perubahan iklim.
Sesi diskusi berlangsung interaktif, mencakup topik seperti deforestasi, kualitas udara perkotaan, pengelolaan limbah B3, hingga peluang implementasi teknologi hijau. Menteri memberikan jawaban detail, termasuk tantangan birokrasi, kebutuhan data ilmiah, dan pentingnya kolaborasi daerah–pusat.
