MARTAPURA — Kemudahan akses bantuan dalam kondisi kritis menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama di tengah ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP), pemerintah memastikan warga tetap memiliki jalur komunikasi vital untuk melapor meski terkendala biaya telepon atau pulsa.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith, usai menghadiri rapat koordinasi penanganan banjir pada Selasa (6/1/2026), menegaskan bahwa layanan panggilan darurat 112 dirancang agar inklusif. Layanan ini memastikan tidak ada hambatan teknis bagi warga yang membutuhkan pertolongan segera.
“Layanan 112 tetap bisa digunakan meskipun tidak ada pulsa, bahkan dalam kondisi jaringan yang terbatas. Ini sangat penting, terutama bagi warga di daerah pelosok,” ujar Basith.
Sistem ini beroperasi sebagai pusat panggilan terpadu (Call Center). Masyarakat tidak perlu lagi bingung menghubungi berbagai nomor berbeda untuk insiden yang berlainan. Baik itu banjir, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, maupun kebutuhan medis mendesak, semua dapat dilayani melalui satu pintu.
Menurut Basith, mekanisme respons cepat menjadi keunggulan utama sistem ini. Operator yang menerima panggilan akan langsung memverifikasi dan meneruskan informasi tersebut kepada instansi teknis yang berwenang untuk melakukan penanganan di lapangan.
“Jika masyarakat membutuhkan ambulans, laporan langsung diteruskan ke rumah sakit. Jika terjadi kebakaran, akan segera dihubungkan ke petugas pemadam. Semuanya terintegrasi,” jelasnya.
Kehadiran layanan ini disambut positif oleh masyarakat. Salah seorang warga Martapura, Yahya (27), menilai fitur bebas pulsa ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi warga saat situasi genting.
“Sangat membantu ada layanan darurat yang gratis. Saat banjir ini kerap listrik padam, dan otomatis jaringan juga ikut terganggu. Zaman sekarang jarang orang pakai pulsa, beli paket internet atau wifi saja, berkomunikasi lewat media sosial seperti WhatsApp. Jadi, adanya cara lain untuk komunikasi di tengah bencana ini sangat membantu,” ungkapnya.
Cakupan layanan ini pun dipastikan luas, menjangkau wilayah-wilayah dengan tantangan geografis sulit seperti Kecamatan Paramasan dan Sungai Pinang. Meski demikian, Basith mengakui pentingnya kolaborasi dengan insan pers untuk menyebarluaskan informasi ini, mengingat fasilitas tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh publik secara merata.
“Peran media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Harapannya, layanan 112 benar-benar dimanfaatkan sebagai solusi cepat saat terjadi keadaan darurat,” katanya.
Selain mengoptimalkan layanan suara, DKISP Banjar juga tengah bergerak mendukung penanganan banjir melalui penguatan teknologi informasi. Menindaklanjuti arahan pimpinan daerah, pihaknya sedang menyiapkan aplikasi pelaporan berbasis digital. Tujuannya agar masyarakat dapat mengirimkan laporan visual kondisi terkini secara real-time.
“Dengan data dan informasi yang cepat dan akurat dari masyarakat, pimpinan daerah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penanganan bencana,” pungkasnya.
