Ketua KONI Banjarbaru Tanggapi Aksi Walk Out Sejumlah Cabor: “Itu Hak Mereka, Namun Musorkot Tetap Sah”
Banjarbaru — Ketua KONI Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, memberikan tanggapan atas aksi walk out yang dilakukan sejumlah cabang olahraga (cabor) dalam Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) yang digelar di Aula Lingganan Intan, DPRD Banjarbaru, Sabtu (28/03/2026).
Menurutnya, keputusan sejumlah cabor untuk meninggalkan forum merupakan hak masing-masing pihak, namun tidak mempengaruhi keabsahan jalannya musyawarah.
“Kami menilai itu adalah hak mereka. Tapi pada prinsipnya, apa yang sudah menjadi keputusan dalam Musorkot harus kita terima dengan jiwa besar,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh proses Musorkot telah berjalan sesuai mekanisme organisasi, termasuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI serta hasil rapat koordinasi sebelumnya.
“Semua ini dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk hasil rakor yang dihadiri cabang olahraga dan pengurus KONI. Di situ sudah diputuskan bahwa Musorkot dilaksanakan pada 28 Maret,” jelasnya.
Terkait tudingan adanya cacat hukum yang disampaikan sejumlah cabor, Gusti Rizky membantah hal tersebut. Ia menyebut secara legal standing, baik panitia pelaksana maupun tim penjaringan telah sah.
“Secara hukum ini sah. Kalau pun ada kekurangan seperti kesalahan administratif di undangan, itu kami akui. Tapi kehadiran peserta dengan mandat masing-masing menunjukkan bahwa forum ini diakui,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kehadiran unsur pemerintah daerah serta KONI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk legitimasi terhadap pelaksanaan Musorkot.
“Perwakilan pemerintah daerah hadir dan membuka kegiatan, kemudian juga ada pengurus KONI provinsi. Itu menjadi bukti bahwa pelaksanaan ini sah dan layak dilanjutkan,” katanya.
Menanggapi anggapan adanya pengkondisian calon tunggal, ia menilai dukungan yang diterimanya dari mayoritas cabor merupakan bentuk kepercayaan, bukan rekayasa.
“Kalau ada sekitar 30 lebih cabor yang mendukung saya, itu karena mereka menilai kapasitas saya. Itu murni dukungan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas organisasi agar tidak berdampak pada pembinaan atlet dan agenda olahraga ke depan.
“Kami tidak ingin polemik ini berlanjut dan berdampak pada prestasi olahraga. Dalam waktu dekat ada kejurprov dan persiapan menuju PON. Kalau terganggu, pembinaan bisa terhambat,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya langkah lanjutan dari pihak yang walk out, seperti gugatan atau laporan ke KONI provinsi, ia mempersilakan selama tidak mengganggu jalannya pembinaan olahraga.
“Silakan saja, itu hak mereka. Tapi kami berharap jangan sampai mengganggu kegiatan cabang olahraga,” katanya.
Ke depan, pihaknya berkomitmen memperkuat tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan, dengan melibatkan pendampingan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan.
“Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Ke depan, kami ingin semua pengelolaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” tutupnya.
