BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang dinilai strategis bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Ruang Rapat H Maksit Lantai 3 Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Rapat turut dihadiri Sekda Banjar H Yudi Andrea, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Ikhwansyah, Camat Paramasan Basuki Wibowo, Tim Terpadu PDSK Provinsi Kalsel, Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Bupati Banjar Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi terhadap proses pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang terus bergerak menuju tahap pelaksanaan.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini. Kami juga sudah menyepakati beberapa hal terkait inventarisasi dan identifikasi lahan melalui berita acara yang memuat tujuh poin kesepakatan,” ujarnya.
Menurut Saidi, pembangunan Bendungan Riam Kiwa memiliki peran penting bagi Kabupaten Banjar, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, pengendalian banjir hingga ketahanan air di wilayah tersebut.
Ia menegaskan, kehadiran Pemkab Banjar dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk dukungan penuh terhadap kelancaran seluruh tahapan pembangunan.
“Kami juga memohon dukungan semua pihak, baik Pemprov Kalsel, BWS maupun pemerintah pusat agar proses menuju eksekusi pembangunan dapat berjalan lancar,” katanya.
Saidi menambahkan, tujuh poin kesepakatan yang telah disusun mencakup berbagai aspek penting mulai dari regulasi, perencanaan, legalitas hingga penyiapan lahan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bendungan.
Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
“Alhamdulillah hari ini seluruh pihak hadir, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Pemkab Banjar, Pemprov Kalsel, BWS hingga BPN. Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini pembangunan Bendungan Riam Kiwa bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tindak lanjut pascarapat yakni menunggu legal opinion atau pendapat hukum terkait tahapan verifikasi dan pelaksanaan pembangunan.
“Kita juga sudah membuat timeline agar prosesnya tidak terlalu lama. Harapannya tahun 2028 bendungan ini sudah bisa selesai,” ungkapnya.
Terkait pembebasan lahan, Syarifuddin menyebut sekitar 80 persen lahan telah berstatus clear and clean dan masyarakat sudah menyepakati ganti rugi tanam tumbuh.
“Untuk 80 persen lahan sudah clear dan masyarakat sudah sepakat terkait ganti rugi. Apalagi dari BWS juga menyampaikan bahwa anggaran sudah tersedia,” jelasnya.
Sedangkan 20 persen lahan sisanya akan diselesaikan secara bertahap seiring proses pembangunan berlangsung.
Menurutnya, Bendungan Riam Kiwa nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan daerah sekitarnya, mulai dari pengendalian banjir, mendukung sektor pertanian dan perikanan hingga potensi pembangkit listrik.
