Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin memaparkan kesiapan daerahnya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago dan diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan karhutla di Indonesia.
Dalam paparannya, Muhidin menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki karakteristik lahan rawa dan gambut yang rentan terbakar, terutama saat musim kemarau panjang. Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.
Ia mengungkapkan, karhutla di Kalsel memiliki pola siklus yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Tahun 2023 menjadi periode terparah dengan 2.799 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
“Karakteristik lahan gambut yang mengering saat kemarau menyebabkan risiko kebakaran meningkat. Karena itu, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini,” ujar Muhidin.
Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga kawasan prioritas pengendalian karhutla. Pertama, wilayah Ring 1 Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru. Kedua, kawasan utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin. Ketiga, wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas (hotspot) di Kalsel dengan delapan kejadian kebakaran yang menghanguskan lahan seluas 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 300 titik. Sementara luas lahan terbakar terbesar terjadi di Kabupaten Banjar dengan sekitar 27,8 hektare.
Muhidin menyebutkan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi penanganan, hingga pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.
Sejumlah kegiatan kesiapsiagaan juga telah dilaksanakan, di antaranya patroli kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor sejak April, penetapan status Siaga Darurat di Kabupaten Barito Kuala, apel kesiapsiagaan di Tapin dan Tanah Laut, serta Apel Siaga Karhutla tingkat provinsi yang dijadwalkan pada awal Juli 2026.
Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman karhutla, sekitar 3.000 personel pendukung, 57 petugas pengolah data dan informasi, serta 372 anggota tim patroli dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
Dukungan sarana dan prasarana juga diperkuat dengan 68 unit mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, serta 337 mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional, perekonomian, hingga hubungan diplomatik antarnegara.
“Keberhasilan pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh kesiapan dan upaya pencegahan sebelum api membesar, bukan hanya saat melakukan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut luas dan berisiko tinggi mengalami karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mewaspadai potensi karhutla seiring prediksi musim kemarau yang lebih kering akibat pengaruh El Nino.
BMKG memproyeksikan puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 dengan kondisi yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 untuk memperkuat sistem pemantauan dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemegang izin usaha, diharapkan risiko karhutla selama periode El Nino 2026–2027 dapat ditekan semaksimal mungkin.
