Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul prediksi puncak musim kemarau yang akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Penetapan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala BPBD provinsi dan kabupaten/kota, BMKG, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Gubernur H. Muhidin mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau dengan potensi meningkatnya kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan.
“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa iklim dan cuaca dari BMKG, bahwa wilayah Provinsi Kalsel akan memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan pada bulan Agustus hingga September,” ujar Muhidin.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini tiga daerah telah lebih dahulu menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sementara itu, data sepanjang 2026 mencatat terdapat 1.678 titik panas (hotspot) di Kalimantan Selatan dengan 41 kejadian karhutla, di mana Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi.
Menurut Muhidin, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, sehingga Kalimantan Selatan dapat menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026 dengan kesiapan penuh,” katanya.
Dalam rapat tersebut, berbagai langkah antisipasi turut dibahas, mulai dari pembaruan prediksi cuaca oleh BMKG hingga laporan perkembangan kondisi karhutla dari pemerintah kabupaten dan kota.
Meski secara umum kondisi Kalimantan Selatan masih terkendali, Gubernur meminta BPBD bersama tim terkait terus memantau kondisi lahan gambut, khususnya di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor. Apabila lahan mulai mengering, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera dilakukan untuk mempercepat penanganan.
“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman, namun kami tetap memerintahkan kepada BPBD dan tim untuk melakukan monitoring terhadap kondisi lahan gambut di sekitar bandara yang masuk Ring 1. Apabila mengalami kekeringan, kita dapat segera berkoordinasi dengan BNPB untuk penanganan Karhutla ini,” tegasnya.
Gubernur juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, serta dapat dikenai sanksi hukum. Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi munculnya titik api.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapsiagaan daerah, pada akhir rapat Gubernur H. Muhidin menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada empat kabupaten, yakni Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla selama musim kemarau 2026.
