SANGATTA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan turut serta dalam agenda Safari Ramadan yang dirangkai dengan kegiatan peninjauan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di wilayah Sangatta.
Anggota dewan yang hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya adalah Agus Aras, Shemmy Permata Sari, Apansyah, Sulasih, Agusriansyah Ridwan, dan Arfan. Mereka mendampingi langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam peninjauan yang menyasar beberapa aset strategis milik Pemprov yang hingga kini masih belum rampung proses hibah dan legalitas administrasinya.
Beberapa titik yang menjadi fokus kunjungan meliputi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (PU), Terminal Sangatta, serta UPTD Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta. Ketiga aset tersebut dinilai memiliki nilai strategis tinggi dalam mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, sehingga kejelasan status administrasi dan pengelolaannya menjadi hal yang mendesak untuk dituntaskan.
Dalam sambutannya saat melakukan peninjauan, Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan penataan terhadap aset-aset milik daerah secara sistematis dan transparan. Ia menegaskan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset agar kebermanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kami ingin seluruh aset daerah yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov Kaltim dapat dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tertib administrasi adalah prioritas utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan, dan agar tidak terjadi potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Seno Aji juga menyebutkan bahwa keberadaan aset-aset tersebut harus dapat mendukung program pembangunan daerah, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat menjalin koordinasi yang kuat untuk mempercepat penyelesaian segala urusan administrasi yang masih tertunda.
Sementara itu, di tengah suasana bulan suci Ramadan, Anggota DPRD Kaltim dari Dapil VI, Apansyah, turut menyampaikan pesan moral dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kutai Timur untuk menjadikan momentum bulan penuh berkah ini sebagai waktu untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga keharmonisan antarwarga. Ia mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif selama menjalankan ibadah puasa.
“Mari kita jaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan masing-masing. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan keberkahan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, menebar kebaikan, dan membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan,” tutur Apansyah dalam pernyataannya.
Lebih jauh, Apansyah juga menyinggung soal sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat Kutai Timur, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ekonomi lokal merupakan agenda penting yang terus diperjuangkan baik di level provinsi maupun kabupaten.
“Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian kami adalah pengembangan ekonomi lokal. Kutai Timur memiliki potensi luar biasa, baik dari sektor pertanian, kelautan, hingga industri kreatif. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten, saya yakin kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terus menunjukkan dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Kutai Timur, khususnya dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar.
“Kami mengapresiasi dukungan Pemprov yang terus memperkuat sinergi dengan kami di daerah. Semangat kebersamaan ini penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Apansyah.
Kegiatan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara legislatif dan eksekutif di Kalimantan Timur terus diperkuat untuk memastikan pelayanan publik yang optimal serta pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel. Sinergi semacam ini menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tanggap terhadap dinamika pembangunan daerah. (adv)
