Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan mencatatkan capaian positif dalam implementasi Document Management System (DMS) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan data per 10 Juli 2026, Balangan berhasil menempati peringkat kedua dengan skor kelengkapan arsip digital aparatur sipil negara (ASN) tertinggi di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN.
Balangan meraih skor 86,9, hanya terpaut 1,1 poin dari Kabupaten Tabalong yang berada di posisi teratas dengan skor 88. Kedua daerah tersebut kini semakin dekat untuk memperoleh predikat “Sangat Lengkap”, kategori tertinggi dalam penilaian kelengkapan arsip digital ASN.
PIC DMS Kabupaten Balangan, Arswendi Arrisdhira, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara BKPSDM Balangan dengan seluruh pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah.
Ia menjelaskan, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan nilai DMS, mulai dari penelusuran dokumen pada Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILKa), pemetaan arsip yang telah tersedia di database SIASN BKN, hingga pencarian kembali dokumen fisik yang belum terdigitalisasi, seperti Pertimbangan Teknis (Pertek/D2NIP).
Selain itu, BKPSDM juga secara rutin memantau perkembangan skor setiap perangkat daerah melalui koordinasi di grup WhatsApp serta mendorong ASN untuk melengkapi dokumen secara mandiri melalui aplikasi MyASN.
“Kami juga membuka layanan pendampingan bagi ASN yang mengalami kesulitan. Cukup membawa dokumen ke BKPSDM, selanjutnya tim membantu proses pemindaian hingga pengunggahan ke sistem,” ujar Arswendi, Selasa (14/7/2026).
Dari hasil penilaian terhadap 37 kelompok DMS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, sebanyak 22 kelompok telah berhasil meraih kategori “Sangat Lengkap” dengan skor di atas 90. Penilaian tersebut meliputi 33 perangkat daerah, sedangkan kelompok Puskesmas, TK, SD, dan SMP dinilai secara terpisah.
Kepala BKPSDM Balangan, Sufriannor, mengajak seluruh ASN yang masih memiliki kekurangan dokumen agar segera melengkapinya. Menurutnya, DMS akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi layanan kepegawaian berbasis digital.
“Masih ada kesempatan bagi ASN untuk melengkapi dokumen dalam mendukung terwujudnya program Satu Data ASN. Ke depan, DMS akan menjadi fondasi berbagai layanan kepegawaian yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Pada tingkat perangkat daerah, Kecamatan Lampihong menjadi unit kerja dengan skor DMS tertinggi di Kabupaten Balangan. Keberhasilan tersebut dinilai lahir dari komitmen bersama seluruh aparatur dalam membangun budaya administrasi yang tertib dan akuntabel.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lampihong, Risnawati, mengatakan penerapan DMS tidak hanya meningkatkan kelengkapan arsip, tetapi juga memperkuat koordinasi dan efektivitas pelayanan.
“Implementasi DMS membangun budaya kerja yang lebih tertib, akuntabel, dan memperkuat koordinasi antarpegawai. Kami berharap capaian ini dapat menginspirasi perangkat daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, PIC DMS Kantor Regional VIII BKN untuk Kabupaten Balangan, Dian Susanti, optimistis Balangan bersama Tabalong dapat menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN yang berhasil meraih predikat “Sangat Lengkap” dalam implementasi DMS.
