Jakarta — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua OJK dan jajaran pimpinan TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menerima TPAKD Award 2025 atas keberhasilan Kota Banjarmasin dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan di daerahnya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan formal bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor usaha produktif.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi capaian tersebut dan menyampaikan bahwa keberhasilan ini menunjukkan konsistensi Kalimantan Selatan dalam mendukung program inklusi keuangan nasional.
“Kami bangga karena Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, terus berkomitmen mendukung program inklusi keuangan nasional. Ini sejalan dengan upaya kita memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasnuryadi usai acara.
Rakornas TPAKD 2025 juga menjadi momentum penting peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang berisi arah kebijakan dan strategi baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayahnya agar dapat memperoleh akses pembiayaan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung terhadap kemajuan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Airlangga juga menekankan pentingnya literasi keuangan masyarakat, agar publik dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak dan produktif.
“OJK bersama pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memahami dan mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup,” tambahnya.
Dengan terselenggaranya Rakornas TPAKD 2025 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga jasa keuangan semakin kuat dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi sektor-sektor produktif di daerah seperti UMKM, pertanian, dan nelayan, demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
