Banjarmasin,– Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP berturut-turut dari BPK. Namun, katanya, pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan raihan opini WTP.
“Harus ada value laporan keuangan bagi masyarakat. Yang paling utama, opini WTP harus menunjukkan pemerintah daerah bebas dari korupsi dan akuntabel”, katanya.
Opini WTP adalah modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam penanaman modal di daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan.
Peserta Focus Group Discussion (FGD) (Foto : Humas BPKP)
Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP provinsi Kalsel pada Jumat (26/11/2021), ketika membuka Focused Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, di salah satu hotel di Banjarmasin.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah 8 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK, meminta pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga informasi keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
“Ini adalah indikasi awal bahwa governansi atau tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik,” kata Rudy.
Rudy juga menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi, pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
“Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya.
Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efesien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah.
