Catat 6.200 Hektare Terbakar tapi Pusat Hanya 2 Ha, Pemkab Banjar Evaluasi Data Karhutla
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta ancaman krisis air bersih yang diperkirakan masih bertahan hingga akhir November 2026. Langkah antisipasi tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama SKPD terkait bertajuk “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla”, Rabu (7/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menjelaskan bahwa langkah kesiapsiagaan jangka panjang sangat diperlukan mengingat awal musim penghujan diperkirakan baru akan dimulai pada pertengahan hingga akhir November.
“Alhamdulillah tadi sudah dibahas terkait perkembangan, permasalahan, dan langkah selanjutnya untuk menghadapi Karhutla tiga bulan ke depan. Musim hujan diprediksi baru masuk pertengahan atau akhir November, jadi ada beberapa bulan yang perlu kita antisipasi, khususnya Karhutla dan kebutuhan air bersih,” ujar Yudi.
Dalam pembahasan rapat, mengemuka persoalan krusial berupa ketimpangan data luasan Karhutla antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkab Banjar mencatat luasan area yang terbakar telah mencapai kisaran 6.200 hektare, sedangkan data di tingkat pusat hanya mencatat sekitar 2 hektare. Ketidaksesuaian data ini berdampak langsung pada tidak didapatkannya Bantuan Presiden (Banpres) penanganan Karhutla untuk Kabupaten Banjar.
“Sebenarnya agak rancu kalau dikatakan misdata, karena data ini terpusat dan kami juga melakukan verifikasi. Kami mempertanyakan kenapa data di pusat hanya 2 hektare, itu yang disampaikan sebagai alasan kita tidak mendapat bantuan,” jelasnya.
Padahal, Yudi menegaskan bahwa Pemkab Banjar telah berkoordinasi secara aktif dan mengajukan permohonan bantuan secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 7 September 2026 atas instruksi Bupati Banjar.
“Komunikasi sudah kita lakukan, bahkan Pak Bupati bersurat dan meminta kami langsung ke pusat. Dari BPBD Provinsi pun diakui bahwa data kita tinggi. Tapi saat masuk ke pusat tercatat hanya 2 hektare. Ini yang kita pertanyakan di mana miss-nya,” kata Yudi.
Melihat dampak Karhutla yang kian meluas, Pemkab Banjar mempertimbangkan untuk meningkatkan status penanganan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Langkah ini akan diambil setelah melalui proses evaluasi terhadap berbagai indikator kondisi di lapangan.
Peningkatan status tersebut memegang peranan penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, khususnya pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp17,5 miliar pada APBD Perubahan 2026.
“Kami akan evaluasi lagi status yang ada dan melihat indikator-indikator yang harus dipenuhi. Jika memenuhi syarat, status akan kita sesuaikan ke Tanggap Darurat,” tuturnya.
Dampak Karhutla di Kabupaten Banjar saat ini telah memengaruhi sektor publik dan pendidikan, di mana kabut asap memaksa sejumlah sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu, kemarau panjang juga memperparah krisis ketersediaan air bersih bagi warga.
Di tengah berbagai keterbatasan penanganan, Pemkab Banjar menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para relawan pemadam kebakaran (Buser) yang terus berjuang mengatasi kobaran api di lapangan.
“Dukungan kawan-kawan Buser luar biasa, kita sangat terbantu,” ungkap Yudi.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pemkab Banjar juga mencatat usulan penyediaan infrastruktur pemadaman seperti hidran untuk mengatasi kendala pasokan air di lokasi kebakaran.
“Terkait usulan hidran dan kendala air, itu menjadi catatan penting kami di penganggaran agar bisa diperhatikan ke depannya,” pungkasnya.
