Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus memperkuat perannya dalam pengawasan pembangunan daerah melalui kegiatan inspeksi lapangan terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.
Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus mengukur sejauh mana proyek-proyek tersebut memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Agus Suwandi, serta melibatkan jajaran pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kepala dinas dan direktur rumah sakit.
Fokus kunjungan lapangan ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pengembangan sarana olahraga. Berbagai proyek besar menjadi perhatian utama tim Pansus, antara lain rehabilitasi Hotel Atlet yang berada di dalam kawasan Stadion Kadrie Oening, dengan alokasi anggaran sebesar Rp111,2 miliar, serta kelanjutan pembangunan Gedung Pandurata di RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang menghabiskan dana mencapai Rp136,5 miliar.
Ketua Pansus, Agus Suwandi, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah proyek yang dinilai telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti dua proyek yang menjadi contoh positif dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, yakni pembangunan Kantor Samsat UPTD Samarinda dan SMAN 5 Samarinda.
“Pembangunan Kantor Samsat ini menunjukkan penataan yang baik dan rapi. Begitu pula dengan fasilitas SMAN 5 yang kini jauh lebih representatif sebagai sarana pendidikan. Ini adalah bukti bahwa perencanaan yang matang akan berbanding lurus dengan hasil yang berkualitas dan optimal,” ujarnya.
Namun demikian, Agus juga tidak menutup mata terhadap sejumlah proyek yang pelaksanaannya dinilai belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Salah satu proyek yang mendapatkan sorotan kritis adalah rehabilitasi Lapangan Tenis Vorvo di Samarinda. Meskipun menghabiskan anggaran yang tidak kecil, hasil akhir dari proyek tersebut dinilai belum mencerminkan penggunaan anggaran yang maksimal.
“Proyek ini cukup disayangkan karena tidak mencerminkan kualitas yang sepadan dengan besarnya dana yang telah dikeluarkan. Ini tentu menjadi perhatian serius kami dalam rapat-rapat pembahasan LKPj nantinya,” tegas politisi dari Partai Gerindra itu.
Lebih jauh, Agus menekankan pentingnya orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada tampilan fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan, fungsi, dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat jangka panjang. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan harus memperhatikan urgensi dan manfaat yang luas.
“Kita tidak bisa terus membangun gedung hanya karena terlihat megah, tapi tak jelas fungsi dan kegunaannya. Lebih baik anggaran diarahkan ke sektor pendidikan yang terbukti memberi pengaruh besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dan masa depan daerah,” tambahnya.
Hasil dari kegiatan inspeksi ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rekomendasi resmi Pansus terhadap LKPj Gubernur. DPRD melalui Pansus berkomitmen untuk menyampaikan evaluasi yang objektif dan menyeluruh, tidak hanya pada aspek realisasi anggaran semata, tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan, fungsi, dan kesinambungan manfaat dari proyek-proyek pembangunan tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan,” tutup Agus.
Dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, DPRD Kalimantan Timur terus menunjukkan perannya sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya aktif dalam proses legislasi, tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (adv)
