Banjarbaru — Menyusul insiden makanan bergizi gratis (MBG) yang ditemukan tidak layak konsumsi di SMP Negeri 10 Banjarbaru pada Jumat (24/10/2025) lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru buka suara dan menegaskan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan (SPPG) sedang berlangsung secara menyeluruh.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, mengungkapkan pihaknya telah menerima aduan langsung dari masyarakat terkait temuan makanan yang diduga tercemar dan segera menindaklanjutinya dengan laporan resmi ke Satgas MBG Kota Banjarbaru.
“Saya sudah menerima laporan langsung dari masyarakat sejak tanggal 24, dan kami segera menyampaikannya ke Satgas MBG. Alhamdulillah, sudah ditindaklanjuti dan saat ini proses evaluasi sedang berjalan,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, operasional SPPG di Landasan Ulin Utara yang menjadi lokasi dapur penyedia makanan untuk SMPN 10, untuk sementara waktu dihentikan sampai hasil evaluasi resmi diumumkan.
“Untuk sementara, dapur dihentikan operasionalnya sampai ada keputusan hasil evaluasi. Kita belum tahu berapa lama, tapi keputusan akhir ada di pihak Badan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.
Ketua DPRD Banjarbaru menegaskan insiden ini menjadi pelajaran penting agar pengawasan terhadap dapur SPPG diperketat, terutama dari aspek kelayakan dan keamanan pangan.
“Kami ingin agar dapur yang beroperasi benar-benar layak dan para pekerjanya sudah memiliki sertifikasi keamanan pangan. Ke depan, setiap dapur yang akan beroperasi harus lulus sertifikasi lebih dulu,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Satgas MBG bentukan Wali Kota Banjarbaru yang menurutnya sangat membantu memastikan standar kelayakan dapur berjalan sesuai regulasi.
“Kehadiran Satgas MBG ini sangat penting untuk menjaga mutu dan kepercayaan masyarakat. Kami juga mendorong BGN agar lebih selektif dalam memverifikasi dapur-dapur baru yang akan beroperasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti, menyampaikan pihaknya telah melakukan pengawasan ulang (retake keamanan) terhadap 20 SPPG aktif di Banjarbaru, termasuk SPPG yang berlokasi di Landasan Ulin Utara, tempat dapur penyedia makanan SMPN 10.
“Kami sudah menjadwalkan pemeriksaan sampel makanan untuk semua SPPG, namun untuk SPPG Landasan Ulin Utara sementara ditunda karena sedang dalam proses evaluasi dan penghentian sementara,” jelasnya saat diwawancarai Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kelayakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi salah satu syarat utama dalam penyelenggaraan program MBG.
“Kami terus berkoordinasi dengan SPPI dan BGN wilayah Banjarbaru untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Prinsip kami jelas: zero tolerance terhadap efek samping atau makanan tidak layak konsumsi,” tegasnya.
