Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan Peningkatan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang digelar di Banjarbaru, Selasa (4/8/2026).
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak. Selain itu, kegiatan juga mendorong transformasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI).
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap desa dan kelurahan mampu menjadi ruang yang aman, ramah, dan berpihak pada perempuan serta anak,” ujar Husnul.
Ia menjelaskan, pengembangan RBI merupakan implementasi program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Selain RBI, dua program prioritas lainnya adalah perluasan fungsi Call Center SAPA 129 dan penguatan Satu Data Gender dan Anak.
Menurut Husnul, konsep D/KRPPA maupun RBI mengedepankan pembangunan berbasis perspektif gender dan hak anak. Tujuannya menciptakan ruang hidup yang setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak secara optimal.
“D/KRPPA dibangun dengan prinsip non-diskriminasi, demokrasi, gotong royong, intoleransi terhadap kekerasan, penghargaan terhadap keberagaman, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi perempuan, relawan SAPA, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga Forum Anak.
Husnul menegaskan, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Bahkan, banyak kasus yang belum terungkap sehingga sering diibaratkan sebagai fenomena gunung es.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka. Karena itu, pencegahannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, Kalimantan Selatan telah memiliki 194 Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Program tersebut diperkuat oleh 3.529 Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang berperan sebagai ujung tombak edukasi, pendampingan, serta pelaporan kasus di tingkat masyarakat.
Seiring perkembangan kebijakan nasional, D/KRPPA kini bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia, sebuah gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi edukasi, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi kreatif, hingga penyediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak.
“RBI dirancang sebagai ruang kolaboratif yang tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga menjadi pusat edukasi, pengembangan kreativitas, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Harapannya, ruang ini mampu memperkuat karakter masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Husnul.
Di Kalimantan Selatan, dua Ruang Bersama Indonesia telah terbentuk, yakni di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, sebagai inisiasi Kementerian PPPA RI, serta Desa Kambang Habang Baru, Kabupaten Tapin, yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Untuk memperluas implementasi RBI di seluruh daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyusunan Peraturan Gubernur dan Rencana Aksi Daerah, peningkatan kapasitas fasilitator, penguatan sinergi pendanaan lintas sektor, hingga pengembangan sistem data profil gender dan anak berbasis digital.
