Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan Kalimantan Timur sebagai poros baru pemerintahan nasional, ironi masih membayangi banyak wilayah di provinsi ini. Sementara proyek-proyek prestisius terus digencarkan di kawasan pusat pemerintahan baru, masyarakat di pelosok desa dan daerah perbatasan Kalimantan Timur justru harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung mendapatkan perhatian serius.
Gambaran ini disuarakan dengan lantang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud—yang akrab dikenal dengan sapaan Hamas. Dalam keterangannya kepada media, Hamas menyampaikan kegelisahan sekaligus harapan besar dari masyarakat di wilayah-wilayah terluar yang hingga kini masih harus melewati jalan-jalan penuh lubang, genangan lumpur saat hujan, dan jembatan-jembatan darurat yang kondisinya jauh dari standar keselamatan.
Menurut Hamas, infrastruktur jalan tidak hanya berperan sebagai penghubung fisik antarwilayah, melainkan sebagai penopang utama pergerakan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak kronis di desa-desa dan kawasan perbatasan telah menimbulkan ketimpangan harga yang sangat mencolok antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Barang-barang kebutuhan pokok yang di kota bisa dijangkau dengan harga normal, di daerah terpencil harus dibayar dua hingga tiga kali lipat akibat mahalnya biaya distribusi yang ditanggung oleh medan jalan yang buruk.
“Ketimpangan harga antara kota dan desa semakin terasa. Masyarakat di daerah perbatasan sudah terlalu lama menunggu perubahan. Ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi soal keadilan ekonomi,” ungkap Hamas dengan nada serius.
Lebih jauh, Hamas menilai bahwa janji-janji perbaikan infrastruktur yang pernah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, harus segera diwujudkan dalam bentuk kerja nyata di lapangan. Menurutnya, komitmen dan perhatian Gubernur terhadap isu jalan dan konektivitas memang patut diapresiasi, namun itu saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan implementasi konkret dan percepatan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
“Kami sangat mendukung langkah Pak Gubernur yang menaruh perhatian besar pada infrastruktur. Tapi yang lebih penting, realisasinya harus segera terlihat di lapangan. Masyarakat tidak hidup dari wacana, mereka butuh bukti,” tegasnya.
Hamas juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah pondasi dari semua sektor lainnya. Tanpa akses jalan yang baik, distribusi logistik akan terhambat, program kesehatan dan pendidikan sulit menjangkau wilayah terpencil, dan upaya peningkatan ekonomi lokal akan tersendat.
“Jalan yang layak akan memperlancar arus barang, menurunkan ongkos kirim, dan menghadirkan harga-harga yang lebih manusiawi di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan,” tambahnya.
Desakan dari Ketua DPRD Kaltim ini mencerminkan keresahan luas masyarakat Kalimantan Timur yang ingin menikmati hasil pembangunan secara merata. Di tengah narasi besar mengenai transformasi kawasan menuju masa depan, suara warga di luar area strategis IKN tidak boleh terabaikan. Mereka adalah bagian penting dari provinsi ini, dan hak mereka atas akses jalan yang aman dan layak harus dipenuhi.
Kini, tanggung jawab ada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mampukah janji pembangunan infrastruktur benar-benar diwujudkan hingga menyentuh desa-desa paling ujung? Ataukah slogan-slogan kampanye akan kembali menjadi kenangan tanpa makna?
Hanya komitmen, kerja nyata, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil yang akan menjadi jawaban. Sebab pembangunan sejati adalah yang menghadirkan keadilan dan kemudahan bagi semua, bukan hanya yang tampak megah di pusat perhatian. (adv)
