Ketua DPRD Tala Jelaskan Alasan Pengelola SPBUN Tak Dihadirkan dalam RDPU Solar Subsidi
PELAIHARI — Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), H. Khairil Anwar, menjelaskan alasan belum dihadirkannya pengelola SPBUN dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait distribusi BBM solar subsidi bagi nelayan yang digelar di Gedung DPRD Tala, Kamis (21/5/2026).
Khairil mengatakan, forum RDPU tersebut masih difokuskan untuk menyerap aspirasi nelayan serta menggali informasi awal dari instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai persoalan distribusi solar subsidi di lapangan.
“Memang berdasarkan hasil kesepakatan rapat internal, kami ini sebagai wakil rakyat menjalankan fungsi untuk menerima aspirasi dan menggali informasi terlebih dahulu,” ujar Khairil usai rapat.
Menurut dia, tidak diundangnya pengelola SPBUN dalam RDPU kali ini bukan berarti DPRD mengabaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi tetap dapat dimintai keterangan dalam pembahasan lanjutan apabila diperlukan.
“Kami cuma menggali informasi dulu. Tugas kami menerima aspirasi dan mendalami persoalan yang disampaikan masyarakat,” katanya.
Khairil menegaskan, DPRD Tala pada prinsipnya mendukung setiap langkah maupun inovasi yang bertujuan membantu masyarakat, khususnya nelayan, selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung kalau memang untuk kepentingan rakyat. Kami juga menyarankan DKPP berani membuat inovasi, tetapi tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menilai proses pendalaman perlu dilakukan secara bertahap agar persoalan distribusi BBM subsidi dapat dipetakan secara objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Intinya kami mendukung sepanjang itu untuk rakyat. Yang terpenting bagaimana nelayan bisa mendapatkan solar subsidi dengan mudah dan tepat sasaran,” ucapnya.
RDPU tersebut digelar menyusul adanya keluhan nelayan terkait sulitnya memperoleh BBM solar subsidi untuk kebutuhan melaut. Dalam forum itu, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi mereka, sementara pihak kepolisian memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
