Upaya memperkuat pondasi demokrasi di tingkat daerah terus menjadi perhatian serius para legislator di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini tampak dalam kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Kaltim ke-4, yang digelar di tengah-tengah masyarakat RT 08, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota.
Dalam forum yang menghadirkan berbagai lapisan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Baba, tampil sebagai penggerak utama diskusi. Ia mengangkat tema yang relatif jarang dibahas dalam konteks demokrasi lokal, yaitu konsep Human Security atau keamanan manusia. Menurutnya, demokrasi yang kuat tidak cukup hanya dengan pelaksanaan pemilu secara berkala atau tersedianya ruang kebebasan berpendapat, melainkan harus dibangun di atas pondasi perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan manusia.
Dalam pidatonya, H. Baba menekankan bahwa demokrasi sejati tidak boleh dibatasi pada aspek formalitas semata. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa demokrasi adalah sistem yang bertujuan menciptakan rasa aman dan sejahtera bagi setiap individu, baik dari sisi politik, ekonomi, kesehatan, sosial, hingga lingkungan hidup. “Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi adalah soal memastikan bahwa setiap orang merasa aman, terlindungi, dan dapat hidup layak,” ujarnya di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan Human Security perlu dijadikan landasan utama dalam perumusan kebijakan publik di tingkat daerah. Sebab, menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat sehari-hari sering kali lebih bersifat praktis dan menyentuh langsung kehidupan mereka, seperti masalah pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus mampu merespons kebutuhan tersebut secara konkret dan sistematis.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat ini dipandu oleh moderator Siti Aminah, yang berhasil menciptakan dinamika dialog yang hidup dan partisipatif. Untuk memperkaya perspektif, dua narasumber kompeten turut dihadirkan.
Narasumber pertama, Rivaldi Nugraha, seorang akademisi dari Universitas Balikpapan (Uniba), memberikan sudut pandang dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan elemen tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. “Demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada prosedur elektoral. Harus ada jaminan bahwa setiap warga negara terbebas dari rasa takut, kemiskinan, dan marginalisasi,” terang Rivaldi.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan publik di daerah harus mampu mencegah munculnya ancaman terhadap integritas sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks itu, konsep Human Security bisa menjadi kerangka strategis yang mendorong kebijakan lebih responsif dan inklusif.
Sementara itu, narasumber kedua, Ruddy Iskandar, yang dikenal sebagai praktisi sosial dan pegiat komunitas, mengangkat pentingnya ketahanan sosial sebagai fondasi utama masyarakat yang resilien. Ia menyoroti peran komunitas dalam membangun solidaritas dan jaringan sosial yang mampu menopang anggotanya di saat krisis. “Ketahanan sosial tumbuh dari kebersamaan dan rasa saling peduli. Ini adalah modal penting dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks,” jelas Ruddy.
Ia juga mengajak warga untuk aktif dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis dengan memperkuat kesadaran kolektif terhadap isu-isu sosial yang mengancam kohesi masyarakat. Dalam pandangannya, keamanan manusia tidak bisa hanya diserahkan kepada negara, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama.
Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga setempat, khususnya dari RT 08 dan sekitarnya, tampak aktif berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mereka. Berbagai persoalan konkret, seperti sulitnya akses terhadap layanan publik, lapangan pekerjaan, serta kondisi lingkungan, menjadi bahan perbincangan yang kaya dan bermakna.
Partisipasi warga dalam forum ini menunjukkan bahwa konsep Human Security memiliki daya tarik tersendiri dan sangat relevan dalam kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. Kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus sarana pendidikan politik yang membangun kesadaran kolektif tentang peran aktif warga dalam demokrasi.
Di akhir kegiatan, H. Baba menyampaikan harapan agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya hak-hak politik mereka, tetapi juga mampu menjaga dan memperjuangkan hak-hak dasar lain yang menjadi bagian integral dari kehidupan demokratis. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang kokoh harus berpijak pada prinsip perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh, dan nilai-nilai ini harus terus ditanamkan agar masyarakat menjadi lebih berdaya, tangguh, dan partisipatif.
“Kalau kita ingin demokrasi di Kalimantan Timur benar-benar tumbuh kuat, maka kita harus mulai dari memastikan setiap warga merasa aman dan dihargai. Inilah hakikat demokrasi yang sesungguhnya—demokrasi yang memanusiakan manusia,” pungkas H. Baba dengan penuh semangat.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa demokrasi bukan hanya urusan elite politik atau lembaga formal, tetapi merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat itu sendiri. Demokrasi akan terus hidup jika dijaga bersama dan dirawat dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. (adv)
