Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan Juli 2026 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/7/2026). Rapat menjadi forum untuk menyelaraskan langkah seluruh perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengatakan seluruh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran daerah harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, Sirajoni mengingatkan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Prinsip utama dalam pemerintahan adalah berbuat kebenaran dan membelanjakan anggaran secara jujur. Para pejabat diminta agar tidak ragu atau takut bertindak asalkan sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, persoalan ketertiban umum juga menjadi perhatian. Meningkatnya jumlah kafe dan pusat kuliner dinilai berdampak pada keterbatasan lahan parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
Sirajoni meminta seluruh pihak terkait, khususnya Dinas Perhubungan, memperkuat koordinasi dalam penataan parkir sekaligus mengoptimalkan pengelolaan retribusi agar berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Perlu adanya koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan guna menata lalu lintas dan memastikan penarikan retribusi parkir berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Selain itu juga, fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU telah menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum akibat antrean BBM di SPBU,” katanya.
Selain persoalan parkir dan antrean di SPBU, tingginya harga LPG bersubsidi di tingkat masyarakat juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang diterima, harga LPG mencapai sekitar Rp50 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar sekitar Rp18.500.
Menanggapi hal tersebut, Sirajoni menginstruksikan Dinas Perindustrian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menelusuri rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru dan memastikan penyalurannya sesuai ketentuan.
“Dinas Perindustrian diminta segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memeriksa rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru. Langkah ini krusial untuk mencegah dampak lanjutan terhadap inflasi dan perekonomian masyarakat luas,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga didukung tata kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas, dan mampu memberikan solusi cepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
