Ketahanan keluarga bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan telah menjadi agenda strategis dalam kerangka pembangunan daerah. Hal inilah yang mendorong Anggota DPRD Kalimantan Timur, Budianto Bulang, untuk turun langsung ke masyarakat dalam rangka menyosialisasikan pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur — sebuah daerah yang mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan Kalimantan Timur yang masih lekat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi sosial yang kuat. Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perangkat desa, Budianto menyampaikan bahwa penguatan institusi keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Budianto menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2022 lahir dari kesadaran bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil namun memiliki peran paling krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui Perda ini, pemerintah daerah mendorong penguatan ketahanan keluarga melalui empat pilar utama: kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.
“Kalau kita ingin pembangunan daerah berhasil, maka perkuat dulu bangunan dasarnya, yaitu keluarga. Tanpa keluarga yang kuat, semua program pembangunan akan rapuh,” ujar Budianto dalam sambutannya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan bahwa pembangunan keluarga tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurutnya, keberhasilan ketahanan keluarga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga.
“Ketahanan keluarga ini bukan tanggung jawab satu pihak. Ini urusan bersama. Kita semua punya peran, baik sebagai orang tua, tokoh masyarakat, atau pemuda. Semuanya harus bergerak bersama,” imbuhnya.
Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah menjembatani pemahaman antara masyarakat dan regulasi yang telah disusun pemerintah daerah. Dalam pandangan Budianto, keberadaan perda tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen legal formal di atas kertas, tetapi harus hidup dan memberi manfaat nyata di tengah masyarakat.
“Kalau perda ini hanya jadi bacaan di kantor-kantor pemerintah, maka kita gagal. Tugas kami di DPRD adalah memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat benar-benar dipahami dan dijalankan oleh masyarakat,” jelasnya lagi.
Ia pun menyampaikan bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip dalam Perda Ketahanan Keluarga, masyarakat bisa mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda yang tangguh. Keluarga yang harmonis, menurutnya, menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural.
“Kalau keluarga-keluarga bisa menciptakan suasana yang positif, anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang kuat. Dan dari situ, masyarakat kita akan menjadi lebih siap menghadapi tantangan zaman,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, untuk menjelaskan secara teknis isi dari Perda serta dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran narasumber ini semakin memperkaya diskusi dan membuka wawasan masyarakat desa tentang bagaimana membentuk keluarga yang kuat, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.
Kegiatan pun diakhiri dengan sesi dialog terbuka. Dalam suasana penuh antusias, warga menyampaikan berbagai keluhan dan pertanyaan, mulai dari dinamika keluarga muda, peran ibu dalam pendidikan anak, hingga dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi rumah tangga. Budianto merespons semua masukan tersebut dengan terbuka dan menjanjikan untuk membawa aspirasi warga ke dalam forum-forum kebijakan di tingkat provinsi.
“Saya tidak hanya datang untuk bicara, tapi juga mendengar. Apa yang bapak ibu sampaikan akan menjadi bahan pertimbangan kami di DPRD. Kita akan terus cari jalan terbaik,” katanya menutup kegiatan.
Melalui pendekatan yang dialogis dan partisipatif, Budianto berharap bahwa kegiatan semacam ini bisa menjadi model dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman dan pelaksanaan peraturan daerah.
Ia optimistis bahwa jika seluruh elemen masyarakat turut mengambil bagian dalam membangun ketahanan keluarga, maka pembangunan Kalimantan Timur akan berjalan lebih cepat dan merata, mulai dari kota hingga pelosok desa. Ketahanan keluarga bukan lagi slogan, melainkan kekuatan nyata yang menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. (adv)
