Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/4/2025). Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto.
Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, dan diikuti oleh kepala daerah serta pimpinan unit pelayanan publik dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kebijakan terkait pengembangan pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Purwadi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota atas komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, termasuk dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Saya bangga atas capaian luar biasa yang telah diraih. Ini bukti nyata dedikasi seluruh pihak dalam membenahi layanan publik,” ujarnya.
Wamen PAN-RB juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi, yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, serta keterpaduan layanan. Menurutnya, tantangan utama saat ini meliputi ketimpangan akses, integrasi sistem, serta kapasitas SDM dan kelembagaan yang belum optimal.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong penerapan prinsip meritokrasi, digitalisasi layanan, serta transformasi proses birokrasi. “Reformasi ini harus menjadi peta jalan dalam menavigasi perubahan pelayanan publik ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Rakor juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan atas evaluasi pelayanan publik daerah, serta peluncuran sistem pengaduan masyarakat LAPOR Kalsel.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hasnuryadi menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus mendorong birokrasi yang maju dan profesional. Ia menyebut teknologi informasi sebagai kunci dalam mengakselerasi inovasi layanan.
“Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota akan terus mengupayakan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan. Mari jadikan predikat yang diraih saat ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak cepat berpuas diri. “Terus lakukan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan publik menjadi budaya dan inspirasi bagi unit layanan lainnya,” tutup Hasnur.
