MAHAKAM ULU — Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), sebagai daerah otonom termuda di Provinsi Kalimantan Timur, tengah bersiap menghadapi salah satu fase krusial dalam perjalanannya sebagai entitas pemerintahan yang mandiri. Sebuah tahapan politik penting, yakni Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan segera dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya.
PSU ini menjadi penanda bahwa proses demokrasi di Indonesia memiliki mekanisme korektif yang menjunjung tinggi prinsip keadilan elektoral. Dalam pelaksanaan PSU nanti, masyarakat Mahulu akan kembali dihadapkan pada pilihan untuk menentukan pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Tiga pasangan calon (paslon) dipastikan kembali bertarung dalam kontestasi politik tersebut.
Pasangan calon nomor urut 01 masih diisi oleh duet Yohanes Akun dan Y Juan Jenay yang tetap melanjutkan pencalonannya. Paslon nomor urut 02 menampilkan kombinasi Novita Bulan dan Artya Fathra Mathin. Sedangkan pasangan nomor urut 03 diisi oleh Angela Idang Belawan yang berpasangan dengan Suhuk. Ketiga pasangan ini akan berkompetisi secara demokratis untuk merebut kepercayaan rakyat Mahulu dalam memimpin daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya Dayak dan potensi alamnya yang melimpah.
Menanggapi pelaksanaan PSU ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, memberikan pernyataan penting yang menggarisbawahi urgensi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemungutan suara ulang tersebut. Menurutnya, PSU bukan sekadar pengulangan pemilu, melainkan sebuah proses yang krusial untuk menentukan masa depan Mahulu.
“Pemungutan Suara Ulang ini harus dimaknai bukan sebagai pengulangan yang biasa-biasa saja, melainkan sebagai sebuah kesempatan kedua yang sangat menentukan bagi masyarakat untuk memastikan arah pembangunan dan kebijakan daerah lima tahun ke depan. Satu suara memiliki bobot besar dalam menentukan siapa yang akan memimpin Mahulu dan bagaimana arah daerah ini akan ditata ke depan,” ungkap Ananda.
Lebih lanjut, Ananda menyatakan bahwa PSU merupakan refleksi dari sistem demokrasi yang matang dan sehat. Melalui mekanisme PSU, masyarakat diberi ruang untuk memastikan bahwa hak suara mereka tetap terjaga, dan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Ini adalah bukti bahwa demokrasi di negeri kita memberi ruang koreksi dan pemulihan. Kita sebagai warga negara harus menghargai itu. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga Mahulu untuk tidak golput. Gunakan hak pilih dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, karena masa depan daerah ada di tangan rakyat sendiri,” tegasnya.
Mahakam Ulu sendiri dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis cukup menantang, dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan daerah memiliki peran sangat sentral dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan layanan dasar kepada masyarakat.
Ananda menekankan bahwa Mahulu membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pembangunan, tetapi juga integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan kemampuan untuk memahami kondisi riil masyarakat di daerah perbatasan tersebut. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu menyusun kebijakan yang inklusif, memperhatikan kearifan lokal, serta menyeimbangkan pembangunan fisik dengan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya.
“Mahulu bukan sekadar membutuhkan pemimpin yang pandai berjanji. Lebih dari itu, daerah ini membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja nyata, memahami kondisi di lapangan, dan menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam PSU merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas demokrasi dan mendorong hadirnya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Keterlibatan aktif warga dalam menentukan masa depan Mahulu melalui PSU bukan hanya soal siapa yang menang, tapi tentang arah pembangunan, cita-cita bersama, serta masa depan anak-anak Mahulu di kemudian hari.
“Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita semua punya peran untuk memastikan Mahulu dipimpin oleh figur yang benar-benar mampu membawa perubahan. Dan itu semua dimulai dari kotak suara,” pungkas Ananda.
Dengan semangat demokrasi yang terus diperkuat melalui partisipasi rakyat, PSU di Mahakam Ulu diharapkan dapat berlangsung dengan damai, jujur, dan adil. Lebih jauh, proses ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah termuda Kalimantan Timur tersebut. (adv)
