Kuala Kapuas – Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan sektor pertanian menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Kapuas H.Muhammad Wiyatno saat menyampaikan pidato pengantar sekaligus nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di DPRD Kapuas, Senin (26/10/2026).
Wiyatno menegaskan, penyusunan APBD 2027 harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, setiap alokasi anggaran dituntut lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat sesuai potensi dan kondisi daerah, serta diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” tegas Wiyatno.
Menurutnya, penyusunan Raperda APBD 2027 merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Bupati Kapuas menjelaskan, pengalokasian anggaran tetap mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, belanja wajib (mandatory spending), serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, APBD 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Wiyatno berharap DPRD Kapuas memberikan tanggapan dan masukan terhadap Raperda APBD 2027 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah (Sekda) Usis I Sangkai, pimpinan dan anggota DPRD Kapuas, serta sejumlah undangan lainnya.
Penyampaian nota keuangan ini menjadi tahapan awal pembahasan Raperda APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
