BANJARMASIN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menegaskan bahwa penguatan Posyandu tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan dasar yang terintegrasi bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat persiapan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Posyandu Wasaka 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Kalimantan Selatan Tahun 2026–2030 di Aula Sasangga Banua Eks Kantor Gubernur Km 0 Banjarmasin, Selasa (2/6/2026).
Dalam arahannya, Fathul Jannah meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadikan program Posyandu sebagai prioritas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya meminta seluruh kepala SKPD ikut serta dan memprioritaskan program Posyandu agar terwujud Posyandu Wasaka 6 SPM yang berkualitas. Posyandu bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Menurut istri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin tersebut, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar masyarakat, sehingga memerlukan dukungan lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Ia menjelaskan, penyusunan Renstra Posyandu Wasaka 6 SPM Tahun 2026–2030 menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis keluarga dan masyarakat.
“Renstra ini kita susun sebagai blueprint pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga dan masyarakat. Di dalamnya terintegrasi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, hingga perlindungan perempuan dan anak dalam satu sistem tata kelola yang terpadu,” ujarnya.
Fathul Jannah menilai berbagai persoalan pembangunan harus diselesaikan mulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Posyandu perlu diperkuat agar mampu menjadi pusat layanan dasar yang mudah dijangkau masyarakat.
“Melalui Posyandu Wasaka 6 SPM, kita ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih tepat sasaran, lebih terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program Posyandu Wasaka akan memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan Kalimantan Selatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM.
“Pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalsel Bekerja. Ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 persen pada tahun 2030 serta mempersiapkan Kalimantan Selatan menuju Gerbang Logistik Kalimantan Tahun 2045,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan sejumlah target yang ingin dicapai pada tahun 2030, antara lain seluruh Posyandu di Kalimantan Selatan aktif melaksanakan layanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), seluruh kecamatan memiliki Pokjanal Posyandu yang aktif, seluruh keluarga terdata dalam sistem, serta seluruh kabupaten/kota terhubung melalui Dashboard Posyandu Wasaka.
Fathul Jannah optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Target-target ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi arah bersama yang harus kita capai. Dengan sinergi yang kuat, Posyandu Wasaka dapat menjadi model pelayanan dasar yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
