MARTAPURA — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diminta tidak hanya menjadi pelayan masyarakat, tetapi juga menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat memimpin apel kerja gabungan di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (7/9/2026) pagi.
Dalam amanatnya, Yudi menegaskan apel gabungan bukan sekadar rutinitas aparatur, melainkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai abdi negara, kita memiliki tanggung jawab moral dan etos kerja profesional untuk terus berinovasi dan secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Tak hanya berbicara mengenai pelayanan publik, Yudi juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan. Menurutnya, SDM kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan Pemkab Banjar melalui pemberian bantuan tugas belajar kepada dua tenaga medis.
Bantuan secara simbolis diberikan kepada dr Tia Ajarida Laily yang menempuh pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat serta dr Muna yang mengambil pendidikan dokter spesialis Neurologi di fakultas yang sama.
“Pemberian bantuan tugas belajar ini adalah wujud nyata investasi daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM. Saya berharap ilmu yang diperoleh dapat didedikasikan sepenuhnya untuk kemajuan layanan kesehatan di Kabupaten Banjar, sehingga masyarakat dapat terlayani lebih profesional tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah,” kata Yudi.
Di sisi lain, Yudi mengingatkan tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan kualitas SDM, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan. Salah satu sumber penerimaan yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Karena itu, Yudi meminta ASN menjadi pelopor kepatuhan pajak, baik dalam pembayaran pajak kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi.
Ia menegaskan, pemerintah akan sulit mengajak masyarakat tertib membayar pajak apabila aparatur pemerintahan sendiri belum memberikan contoh.
“Sebelum meminta masyarakat luas agar patuh dan tertib menunaikan pajak, pastikan terlebih dahulu diri, keluarga, dan institusi tempat kita bernaung telah memenuhi kewajiban tersebut. ASN mutlak wajib menjadi panutan,” tegasnya.
Usai apel, Yudi secara resmi melaunching “Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Program tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Banjar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, Samsat Martapura dan Jasa Raharja.
Melalui kegiatan ini, pelayanan perpajakan kendaraan bermotor diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat, dengan prosedur yang lebih ringkas, transparan dan cepat.
Yudi juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah aktif menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kepada jajaran masing-masing.
“Saya tegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar terus menyosialisasikan pentingnya kewajiban membayar pajak. Pajak kita bayar, pembangunan kita rasakan. Taat pajak hari ini untuk Kabupaten Banjar yang lebih maju,” ucapnya.
Sebagai penanda dimulainya Gebyar Panutan PKB, acara ditutup dengan penyerahan notice pajak/STNK secara simbolis oleh Sekda Banjar kepada Kepala Bapenda Provinsi Kalsel.
Gebyar tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun budaya tertib pajak di lingkungan pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Banjar.
