MARTAPURA — Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperkuat sistem pengendalian intern dengan mendorong penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan berbagai program pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana dan anggaran, tetapi juga mampu mencapai sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Yudi hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Workshop tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Menurut Yudi, pembangunan daerah saat ini dihadapkan pada berbagai potensi risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, persoalan sosial hingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.
Karena itu, menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada penetapan program, kegiatan dan anggaran.
Setiap perangkat daerah harus mampu memetakan potensi risiko sejak awal, menganalisis kemungkinan terjadinya risiko beserta dampaknya, kemudian menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
Yudi menegaskan, manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar register risiko tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
Dokumen tersebut harus benar-benar digunakan sebagai alat bantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan memastikan setiap langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Yudi berharap workshop tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan pembelajaran, tetapi menghasilkan tindak lanjut konkret di masing-masing OPD.
Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, keberhasilan penerapan manajemen risiko dapat dilihat dari semakin kecilnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan publik hingga semakin besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari workshop tersebut.
Pertama, pimpinan OPD diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing.
Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko harus mampu mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan dan risiko yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Dengan penguatan manajemen risiko tersebut, Pemkab Banjar ingin memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar terarah, terkendali dan memberikan dampak bagi masyarakat.
