MARTAPURA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Terlebih, musim kemarau diprediksi masih berlangsung panjang hingga awal 2027.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, serta relawan di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyusun langkah antisipasi menghadapi dampak kemarau yang semakin terasa di lapangan.
Sekda Banjar H Yudi Andrea, yang mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, mengatakan kondisi kemarau perlu diwaspadai karena tidak hanya meningkatkan risiko karhutla, tetapi juga berdampak terhadap ketersediaan air.
Salah satu indikatornya terlihat dari terus menyusutnya debit air di Waduk Riam Kanan, Aranio. Waduk tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air baku, mendukung sektor pertanian, hingga menopang kebutuhan energi masyarakat.
Yudi meminta pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi ketersediaan air bersih.
“Terutama jika curah hujan terus menurun hingga November mendatang,” ujarnya.
Di sisi lain, aktivitas masyarakat setelah musim panen juga menjadi perhatian. Kegiatan pembakaran lahan terbuka berpotensi memunculkan titik api baru dan memperparah ancaman karhutla.
Karena itu, para camat diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun langsung ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya petani.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegas Yudi.
Pemkab Banjar juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
Yudi menekankan pentingnya memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Ancaman lain yang turut menjadi perhatian adalah dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Ketersediaan masker juga diminta dipastikan, dengan distribusi diprioritaskan ke wilayah yang paling terdampak kabut asap.
Dalam rakor tersebut, seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI, diminta memperkuat koordinasi dan mengesampingkan ego sektoral.
Menurut Yudi, kondisi darurat yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat membutuhkan respons cepat dan tidak boleh terhambat sekat birokrasi.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” tutupnya.
