Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti serius insiden yang menyebabkan kerusakan pada ratusan kendaraan di Kalimantan Timur, yang diduga kuat disebabkan oleh kontaminasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Insiden ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para pemilik kendaraan yang terdampak, dan memunculkan pertanyaan besar mengenai standar kualitas dan keamanan distribusi BBM di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya kepada media, Ananda menyampaikan bahwa peristiwa ini bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele. Dengan posisi Pertamina sebagai satu-satunya distributor BBM di Kalimantan Timur, insiden ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem distribusi energi yang seharusnya menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kita semua mengetahui bahwa Pertamina memiliki peran tunggal sebagai distributor BBM di wilayah ini. Dengan posisi strategis seperti itu, sudah semestinya kualitas dan keamanannya dijamin. Tetapi apa yang terjadi justru mencoreng kepercayaan masyarakat, karena dampaknya langsung terasa di lapangan — ratusan kendaraan mengalami kerusakan. Ini bukan hanya kerugian material, tapi juga persoalan pelayanan publik,” ujar Ananda.
Ananda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan pihak Pertamina, telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat. Salah satu solusi jangka pendek yang telah disepakati adalah memberikan fasilitas perbaikan kendaraan secara gratis kepada seluruh pemilik kendaraan yang terdampak oleh insiden tersebut. Pemeriksaan dan perbaikan kerusakan akan difasilitasi melalui mekanisme khusus yang sedang disiapkan oleh pihak terkait.
Politisi muda yang dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu pelayanan publik ini menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah dan DPRD saat ini bukan pada pencarian siapa yang patut disalahkan, melainkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang terjadi.
“Meskipun proses investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari kontaminasi BBM ini masih berlangsung, tetapi prioritas kita sekarang adalah bagaimana mempercepat proses perbaikan. Masyarakat tidak boleh terlalu lama menunggu. Kami di DPRD Kaltim akan mengawal agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan semua proses berjalan dengan transparan serta tepat sasaran,” tegas Ananda.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kejadian seperti ini seharusnya menjadi alarm peringatan keras bagi Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM mereka di Kalimantan Timur. Dengan posisi sebagai satu-satunya penyedia BBM, Pertamina memegang tanggung jawab besar atas kelangsungan berbagai aktivitas masyarakat dan sektor perekonomian. Maka dari itu, kesalahan teknis seperti kontaminasi tidak boleh terulang.
Ananda juga mendorong agar dilakukan pembenahan sistemik, baik dari sisi prosedur pengawasan kualitas, rantai distribusi, hingga transparansi terhadap sumber permasalahan yang menyebabkan kejadian ini. Ia berharap pihak Pertamina tidak hanya fokus pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah preventif agar tidak ada kejadian serupa yang kembali mencuat di kemudian hari.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi jalannya proses perbaikan yang sudah dijanjikan oleh Pertamina. Ini bukan sekadar soal memperbaiki mesin atau mengganti komponen kendaraan, tetapi lebih kepada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya aman dan berkualitas,” lanjutnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang terdampak agar aktif melaporkan kerusakan kendaraan dan memanfaatkan fasilitas perbaikan gratis yang telah disiapkan. DPRD Kaltim, menurut Ananda, akan memastikan tidak ada warga yang dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang layak dalam proses pemulihan ini.
Menutup pernyataannya, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap kasus ini. Ia menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah dalam situasi seperti ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, melalui kebijakan dan tindakan konkret yang berpihak kepada korban. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran bersama, bukan hanya untuk Pertamina, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan pelayanan publik. Kita harus memastikan bahwa pelayanan seperti distribusi BBM tidak hanya cepat dan tersedia, tetapi juga aman, bersih, dan bebas dari risiko yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
