SAMARINDA — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur menjadi ajang refleksi penting terhadap berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah ini. Salah satu sektor yang mendapat sorotan tajam adalah bidang kesehatan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, secara tegas menyampaikan bahwa pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi hal yang mendesak, apalagi dengan posisi strategis Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pernyataannya, Andi menekankan bahwa kualitas hidup masyarakat tidak boleh dikorbankan di tengah percepatan pembangunan infrastruktur fisik IKN. Menurutnya, hadirnya pusat pemerintahan baru justru harus menjadi pemicu peningkatan kualitas layanan dasar, termasuk akses kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh warga Kalimantan Timur.
“Kita tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan IKN tanpa memastikan bahwa masyarakat lokal juga turut merasakan dampak positifnya, khususnya dalam bidang kesehatan. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Andi, yang juga dikenal memiliki latar belakang profesional sebagai dokter.
Ia menyoroti berbagai indikator kesehatan yang masih menunjukkan tantangan serius. Salah satunya adalah prevalensi stunting, yang meski mengalami penurunan dari tahun ke tahun, masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data terakhir, angka stunting di Kaltim tercatat sebesar 22,9 persen—lebih tinggi dari rerata nasional yang berada di angka 21,5 persen.
Selain stunting, kasus kematian bayi dan ibu juga menjadi perhatian. Selama setahun terakhir, tercatat 53 kasus kematian bayi dan peningkatan kasus kematian ibu yang mencapai 83 kasus, meningkat dari 73 kasus pada tahun sebelumnya. Andi menilai kondisi ini menjadi sinyal bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas medis yang memadai.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi. Kita harus bergerak cepat untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan agar lebih responsif dan merata. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal, terutama di kawasan pelosok yang aksesnya terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi juga menggarisbawahi pentingnya mendukung visi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu target utama dalam visi tersebut adalah menurunkan angka penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC), menekan prevalensi stunting, serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu.
Dalam konteks daerah, Andi mengakui bahwa salah satu kendala terbesar adalah ketimpangan infrastruktur kesehatan antarwilayah. Ia memberikan contoh nyata bagaimana rumah sakit di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan memiliki fasilitas jauh lebih baik dibandingkan dengan rumah sakit di kabupaten seperti Mahakam Ulu atau Paser yang masih mengalami keterbatasan alat medis dan tenaga kesehatan.
“Ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan. Pembangunan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam rencana strategis provinsi. DPRD akan terus mendorong agar anggaran yang dialokasikan benar-benar diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan secara menyeluruh,” imbuhnya.
Andi juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kaltim telah mengagendakan pengawasan dan pemantauan langsung ke berbagai daerah untuk menilai kondisi faktual layanan kesehatan di lapangan. Ia memastikan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam melihat masih adanya kesenjangan dalam akses pelayanan dasar.
“Kita butuh kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Perlu ada keberpihakan anggaran untuk memperkuat Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga pelatihan tenaga medis di daerah terpencil,” ujarnya.
Dengan tekad untuk terus mendorong pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, Andi berharap kehadiran IKN juga membawa dampak sistemik bagi penguatan kualitas hidup masyarakat lokal, bukan sekadar simbol pembangunan nasional. Bagi Andi, kesuksesan IKN tidak akan bermakna jika masyarakat di sekitarnya masih menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan setara. (adv)
