SANGATTA UTARA – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan anggaran publik, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Apansyah, S.TP., M.Ling, menggelar kegiatan Dialog Rakyat bersama warga dan elemen masyarakat di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Acara yang berlangsung di kawasan Jalan Apt Pranoto ini mengangkat tema utama seputar pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Apansyah menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga legislatif. Dihadapan para peserta dialog yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi lokal, ia menyampaikan bahwa DPRD memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi jalannya implementasi APBD. Namun, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada anggota dewan, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kami di DPRD bertugas tidak hanya menyetujui dan membahas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dijalankan dengan baik oleh eksekutif. Pengawasan ini mencakup setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Namun kami sadar, pengawasan dari dalam saja tidak cukup. Perlu partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal yang memiliki akses langsung ke realitas di lapangan,” tegas Apansyah.
Dipandu oleh moderator Valentino Pasangka, diskusi berjalan interaktif dan konstruktif. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, bahkan kritik terkait pengelolaan anggaran di daerah mereka. Beberapa peserta menyampaikan keprihatinan terkait proyek infrastruktur yang dinilai belum merata dan sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal alokasi dana dan kualitas pelaksanaan program.
Menanggapi hal itu, Apansyah mengungkapkan bahwa DPRD juga secara rutin bekerja sama dengan lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran. Ia juga mendorong agar prinsip transparansi tidak hanya menjadi jargon, melainkan dijadikan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak berdiri sendiri. Kami bersinergi dengan BPK dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada anggaran yang melenceng dari peruntukannya. Di sisi lain, kami juga ingin memastikan informasi tentang penggunaan anggaran dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran media dan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam membuka saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, Apansyah juga menyampaikan bahwa tantangan dalam pengawasan APBD kerap kali datang dari persoalan birokrasi yang kompleks, kurangnya akses informasi publik di beberapa daerah, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi program-program pembangunan yang berlangsung.
Ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyuarakan keprihatinan atau melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang dilakukan bersama-sama, diawasi oleh rakyat, dan diarahkan sepenuhnya demi kesejahteraan publik.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian sebagai pengawas pembangunan. Jika menemukan hal yang tidak sesuai, silakan laporkan melalui jalur resmi. Kami di DPRD siap menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat. Setiap rupiah yang berasal dari APBD harus kembali untuk kemaslahatan rakyat,” tambahnya dengan tegas.
Valentino Pasangka sebagai moderator acara menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Apansyah dalam mendorong penguatan fungsi kontrol publik. Ia berharap forum seperti ini dapat menjadi awal dari lahirnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan yang demokratis dan akuntabel.
Dialog ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat diharapkan terus menjalin komunikasi dan sinergi demi memastikan bahwa pengelolaan APBD di Kalimantan Timur berjalan dengan jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (adv)
