Penajam menjadi saksi terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Syahariah Mas’ud. Dalam kegiatan yang berlangsung penuh semangat ini, Hj. Syahariah menggandeng narasumber berpengalaman yakni Agus dan H. Andi Muhammad Yusuf, serta menghadirkan Andi Arifin sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi di tingkat lokal serta peran strategis otonomi daerah dalam menentukan arah pembangunan. Dalam sambutannya, Hj. Syahariah Mas’ud menyampaikan bahwa sejak era reformasi bergulir, Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem pemerintahan melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan ruang dan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.
“Otonomi daerah bukan sekadar transfer kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi merupakan wujud kepercayaan negara kepada daerah untuk menentukan sendiri arah pembangunannya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,” tegas Hj. Syahariah dalam pemaparannya di hadapan para peserta sosialisasi.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas keberhasilan otonomi daerah tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi publik menjadi tulang punggung agar kebijakan yang dihasilkan dapat berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Narasumber pertama, Agus, menjelaskan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu sarana formal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan dalam musrenbang tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, tetapi juga menjamin agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan warga di tingkat akar rumput.
“Musrenbang adalah wadah yang sah dan strategis bagi masyarakat. Di sinilah suara rakyat bisa langsung didengar dan masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah,” ujar Agus.
Sementara itu, H. Andi Muhammad Yusuf menambahkan bahwa penerapan otonomi daerah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kebijakan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peluang ini menuntut kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan otonomi tersebut.
“Otonomi daerah mengharuskan kita semua menjadi warga negara yang proaktif. Kita tidak bisa hanya menunggu, tapi harus mengawal dan memastikan kebijakan di daerah betul-betul sejalan dengan kepentingan kita bersama,” ujar Andi.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Hj. Syahariah Mas’ud berharap pemahaman masyarakat terhadap konsep demokrasi lokal dan otonomi daerah semakin meningkat. Ia meyakini bahwa ketika masyarakat memahami dan terlibat dalam proses demokrasi, maka kebijakan yang dihasilkan pun akan lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan lokal.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan. Mari kita jaga dan kawal bersama jalannya otonomi daerah agar senantiasa berpihak kepada masyarakat,” tutupnya dengan penuh semangat.
Sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk menjadikan demokrasi lokal sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (adv)
